[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb515b1b-fe47-4cd9-b1a3-6c494ebcc10d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003","number","20","year","2003","published_date","2003-11-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

air
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2003/No.20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:	\n \n a.\r\nbahwa dalam rangka menjaga ketersediaan air pada sumber air dan untuk menanggulangi pencemaran air di Propinsi Jawa Tengah, perlu pengaturan, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;\r\nb. b.\r\nbahwa berhubung dengan itu dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten / Kota Di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah. \n Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang–undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999,Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 \n Peraturan Dearah ini mengatur tentang ketentuan umum, azas da tujuan, wewenang dan ruang lingkup kewenangan, pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, pelaporan, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2003. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan air dan menanggulangi pencemaran air di Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan dengan asas manfaat, serasi, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan. Wewenang koordinasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas kabupaten/kota berada pada Gubernur, meliputi penetapan kelas air, baku mutu air, inventarisasi sumber pencemar, persyaratan pembuangan air limbah, pemantauan kualitas air, dan rekomendasi perizinan pembuangan air limbah.

Daerah berkewajiban menyusun rencana pendayagunaan air dengan memperhatikan fungsi ekonomis dan ekologis. Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi empat kelas, dengan kriteria mutu air sesuai peraturan perundang-undangan. Pemantauan kualitas air dilaksanakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Status mutu air ditetapkan berdasarkan kondisi cemar atau baik, dengan pengujian kualitas air dilakukan oleh laboratorium lingkungan yang terakreditasi.

Daya tampung beban pencemaran ditetapkan oleh Gubernur dan dapat ditinjau ulang setiap lima tahun. Inventarisasi dan identifikasi kualitas air dan sumber pencemar air dilakukan secara periodik. Setiap penanggung jawab usaha yang membuang air limbah wajib mentaati persyaratan izin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Baku mutu air limbah ditetapkan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penanggulangan pencemaran, pemulihan kualitas air dan peningkatan mutu air pada sumber air yang telah tercemar perlu ditetapkan Baku Mutu Air Sasaran.

","transitional_provisions","1. Semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan atau orang yang membuang air limbah pada sumber air wajib sudah mengajukan rekomendasi izin kepada Gubernur.","sanctions","Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 32 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) denan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Prov. Jawa Tengah No. 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/262586/perda-prov-jawa-tengah-no-4-tahun-2023","2eafdd78-60d6-4c1c-93c5-286edfc3eb32","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 20 YEAR 2003
CONCERNING
WATER QUALITY MANAGEMENT AND POLLUTION CONTROL
INTER-REGENCY/CITY WATER IN CENTRAL JAVA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to maintain water availability in water sources and to overcome water pollution in Central Java Province, it is necessary to regulate water quality management and water pollution control;
that in connection with this and in accordance with Government Regulation Number 82 of 2001 concerning Water Quality Management and Water Pollution Control, it is deemed necessary to stipulate Water Quality Management and Inter-Regency/City Water Pollution Control in Central Java Province by Regional Regulation.

In view of:

Law Number 10 of 1950 concerning the Establishment of Central Java Province;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb515b1b-fe47-4cd9-b1a3-6c494ebcc10d","actionData","errors"]