[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa9fe8d0-1565-4824-b737-b0081a374907","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menajdi Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025","number","92","year","2025","published_date","2025-12-18","effective_date","2026-03-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menajdi Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BMN
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 92, BN.2025 (1215)/118 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menajdi Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian terhadap barang\r\nyang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai\r\nnegara, dan barang yang menjadi milik negara telah diatur\r\ndalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang\r\nyang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai\r\nNegara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara;\r\nb. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum serta\r\nmeningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam\r\npenatausahaan dan penyelesaian barang yang dinyatakan\r\ntidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang\r\nyang menjadi milik negara, Peraturan Menteri Keuangan\r\nNomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap\r\nBarang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang\r\nDikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara\r\nperlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10\r\nTahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006\r\ntentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun\r\n1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Keuangan tentang Penyelesaian Terhadap Barang\r\nyang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai\r\nNegara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, keberatan atas penetapan barang yang dikuasai negara, pemusnahan, hibah dan pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara, barang yang menjadi milik negara, peruntukan barang yang menjadi milik negara, penyimpanan dan pengadministrasian barang yang dinyatakan tidak dikuasi, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara, jasa pra lelang, ketentuan peralihandan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2026. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.04/2002\r\ntentang Jasa Pra Lelang dalam Lelang Barang yang\r\nDinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara\r\ndan Barang yang Menjadi Milik Negara pada Direktorat\r\nJenderal Bea dan Cukai\r\nb. ketentuan Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e Keputusan\r\nMenteri Keuangan Nomor 236/KMK.05/1996 tentang\r\nBuku Catatan Pabean\r\nc. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019\r\ntentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan\r\nTidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang\r\nyang Menjadi Milik Negara \n 118 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1518).\n2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.04/2002 tentang Jasa Pra Lelang dalam Lelang Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.\n\nPeraturan ini mengubah:\n\n1. Ketentuan Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e Keputusan Menteri Keuangan Nomor_236/KMK.05/1996 tentang Buku Catatan Pabean.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMMN). Latar belakang penggantian peraturan sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penatausahaan dan penyelesaian barang-barang tersebut.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD):

\n\n

BTD adalah barang yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu tertentu setelah penimbunan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atau Tempat Penimbunan Berikat (TPB), atau barang kiriman yang ditolak.
Pejabat Bea dan Cukai menyatakan status BTD dan menyimpannya di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP (TLB-TPP).
Importir/eksportir/pemilik barang diberi tahu untuk menyelesaikan kewajiban pabean dalam 60 hari. Jika tidak diselesaikan, barang dapat dimusnahkan, dilelang, atau ditetapkan sebagai BMMN.

\n\n

Barang yang Dikuasai Negara (BDN):

\n\n

BDN adalah barang yang dilarang/dibatasi impor/ekspor yang tidak diberitahukan dengan benar, barang yang ditegah oleh Bea Cukai, atau barang yang ditinggalkan di kawasan pabean.
Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menetapkan status BDN.
Importir/eksportir/pemilik diberitahu, atau diumumkan jika tidak dikenal.
BDN dapat dimusnahkan, dilelang, ditetapkan sebagai BMMN, diserahkan ke penyidik, atau dikembalikan ke pemilik.

\n\n

Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN):

\n\n

BMMN berasal dari BTD yang dilarang/dibatasi, BDN yang tidak dikenal pemiliknya, atau barang rampasan pengadilan.
Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menetapkan status BMMN.
BMMN dapat dijual lelang, ditetapkan status penggunaan (PSP), dihibahkan, dimusnahkan, atau dihapuskan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai keberatan atas penetapan BDN, pemusnahan, hibah, pelelangan BTD dan BDN, penyimpanan dan pengadministrasian BTD, BDN, dan BMMN, jasa pra lelang, serta pemblokiran akses kepabeanan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, BTD, BDN, dan BMMN yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PMK No. 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136696/pmk-no-178pmk042019","3d72f53b-0690-4f0e-b7b0-af107b8a7916","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 92 OF 2025
CONCERNING
SETTLEMENT OF GOODS DECLARED AS
UNCONTROLLED GOODS, STATE-CONTROLLED GOODS,
AND GOODS FORFEITED TO THE STATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the provisions regarding the settlement of goods declared as uncontrolled goods, state-controlled goods, and goods forfeited to the state have been regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 178/PMK.04/2019 concerning Settlement of Goods Declared as Uncontrolled Goods, State-Controlled Goods, and Goods Forfeited to the State;
that to further provide legal certainty and improve efficiency and effectiveness in the administration and settlement of goods declared as uncontrolled goods, state-controlled goods, and goods forfeited to the state, the Regulation of the Minister of Finance Number 178/PMK.04/2019

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa9fe8d0-1565-4824-b737-b0081a374907","actionData","errors"]