Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1980

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dengan mengatur pemanfaatan tanah hak guna usaha dan hak guna bangunan dalam usaha patungan penanaman modal asing. Hak guna usaha dipegang oleh peserta Indonesia yang berbentuk badan hukum dan dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia. Hak guna usaha diberikan untuk 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Tanah hak guna usaha dapat diserahpakai kepada usaha patungan dengan syarat tertentu, dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang. Hak guna bangunan dapat diberikan untuk keperluan usaha patungan dan dapat dijadikan jaminan hutang. Pemerintah dapat menyatakan usaha patungan berakhir jika tidak memenuhi kewajiban. Ketentuan ini juga berlaku untuk perusahaan nasional yang melakukan usaha patungan dengan modal asing.

1. Permohonan hak guna usaha yang sudah diajukan sebelum Keputusan Presiden ini ditetapkan harus diajukan kembali oleh peserta Indonesia dengan persetujuan peserta asingnya.
2. Permohonan hak guna usaha berdasarkan persetujuan pengembalian perusahaan perkebunan asing diselesaikan menurut persetujuan yang bersangkutan.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemindahtanganan hak guna usaha dapat menjadi alasan bagi Pemerintah untuk meninjau kembali hak guna usaha yang bersangkutan.