Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006

Peraturan ini mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1636.K/13/MEM/2002 sepanjang berkaitan dengan pengelolaan Data Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan data yang diperoleh dari survei umum, eksplorasi, dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Tujuannya adalah untuk menunjang penetapan Wilayah Kerja, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pengawasan di bidang eksplorasi dan eksploitasi, pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi, serta pemasyarakatan dan pertukaran data. Data diklasifikasikan berdasarkan kerahasiaan (Data Umum, Data Dasar, Data Olahan, Data Interpretasi) dan status (Data Tertutup, Data Terbuka). Pengelolaan data meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data. Kontraktor wajib menyerahkan data kepada Pusat Data dan Informasi ESDM. Pemanfaatan data diatur untuk keperluan internal Direktorat Jenderal, operasi Kontraktor, serta pelayanan kepada pengguna. Peremajaan dan pemusnahan data dilakukan untuk menjaga mutu dan kegunaan data.

1. Semua Kontrak atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak lain dalam melaksanakan pengelolaan Data sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya Kontrak atau Perjanjian dan semua hak, kewajiban dan akibat yang timbul dari Kontrak atau Perjanjian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral beralih kepada Kepala Pusat Data dan Informasi ESDM. 2. Semua Kontrak atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Kontraktor dengan Pihak lain dalam melaksanakan pengelolaan Data sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya Kontrak atau Perjanjian dimaksud. 3. Pusat Data dan Informasi ESDM dapat melakukan akses semua Data yang ada pada Pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf b.

1. Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan Data tanpa hak dalam bentuk apapun dikenakan pidana atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004.