[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f99606cd-0e1e-4bdd-8dfc-92bad512d7ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 16 Tahun 2016","number","16","year","2016","published_date","2016-12-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2016/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah agar keberadaannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah perlu mengatur kembali retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. \n UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; PMK No. 11/PMK.07/2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 9 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini berisi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan angka 21 Pasal 1 dihapus dan diantara ketentuan angka 14 dan angka 15 disisipkan 2 angka, yakni angka14 a dan 14 b;\r\n2. Ketentuan Pasal 3 huruf n dihapus dan ditambah 2 huruf yakni huruf r dan s;\r\n3. Lampiran huruf F diubah;\r\n4. Lampiran ditambah 2 huruf yakni huruf J dan K.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada definisi dalam Pasal 1, penghapusan beberapa objek retribusi, penambahan objek retribusi baru, dan perubahan tarif retribusi untuk beberapa jenis pemakaian kekayaan daerah.

Secara rinci, peraturan ini mengubah ketentuan angka 21 Pasal 1 dengan menghapus definisi tertentu dan menyisipkan definisi baru mengenai Genset dan Kolam pemancingan ikan. Selain itu, Pasal 3 diubah dengan menghapus huruf n dan menambahkan huruf r dan s, yang berkaitan dengan objek retribusi. Lampiran peraturan daerah juga diubah dengan menambahkan tarif retribusi untuk pemakaian genset dan kolam pemancingan ikan.

Perubahan ini bertujuan untuk memperbarui dan menyesuaikan jenis-jenis kekayaan daerah yang dapat dikenakan retribusi, serta tarif retribusi yang berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/127333/perda-kota-banjarbaru-no-13-tahun-2019","8f80899f-0261-46a1-825c-23d8341406b9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[108],{"_97":109,"_99":110,"_36":111},"PERDA Kota Banjarbaru No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23457/perda-kota-banjarbaru-no-9-tahun-2011","5472e336-ae09-440a-925c-1a7331c6d6eb","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARBARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 16 OF 2016
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY 9
YEAR 2011 CONCERNING LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize the utilization of regional assets so that their existence can improve services to the community and original local revenue, it is necessary to re-regulate the local service charge for the use of regional assets by making a second amendment to Regional Regulation of Banjarbaru City Number 9 of 2011 concerning Local Service Charge for the Use of Regional Assets;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Second Amendment to Regional Regulation Number 9 of 2011

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f99606cd-0e1e-4bdd-8dfc-92bad512d7ed","actionData","errors"]