[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f97cdce0-62e9-4207-b77d-393ac407f8e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2021","number","14","year","2021","published_date","2021-10-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2021/NO.14, LL Kota Pontianak : 10 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak BPHTB serta upaya meningkatkan Investasi di Kota Pontianak diperlukan penyesuaian atas Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan harga pasar dengan memperhatikan faktor pertumbuhan ekonomi di sekitarnya dan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya yang mengakibatkan perubahan harga pasar atas tanah dan bangunan sehingga pelu dilakukan penyesuaian atas tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;\t \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.45 Tahun 2008, PP No.69 Tahun 2010, PP No.55 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Perda No.11 Tahun 2020. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 55 dan Pasal 65 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. \n Perda ini memiliki 6 halaman dan 4 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 185)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. Perubahan tersebut meliputi:

Pasal 55: Mengubah ketentuan ayat (4) mengenai besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak dalam satu tahun. Untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00.
Pasal 65: Mengubah tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk NJOP sampai dengan Rp3.000.000.000,00, tarif ditetapkan sebesar 0,03% per tahun. Untuk NJOP di atas Rp3.000.000.000,00, tarif ditetapkan sebesar 0,06% per tahun.

Latar belakang perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak BPHTB serta meningkatkan investasi di Kota Pontianak. Penyesuaian tarif PBB-P2 dilakukan berdasarkan harga pasar dengan memperhatikan faktor pertumbuhan ekonomi dan sektor ekonomi lainnya yang mengakibatkan perubahan harga pasar atas tanah dan bangunan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kota Pontianak No. 11 Tahun 2020 tentang PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/160113/perda-kota-pontianak-no-11-tahun-2020","5e4c144b-cf02-422a-b6af-3283eefd6cb5","amended_by",[107],{"_100":108,"_102":103,"_36":104},"Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF ΡΟΝΤΙΑΝΑΚ
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 14 OF 2021
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2020
ABOUT REGIONAL TAXES OF ΡΟΝΤΙΑΝΑΚ CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize Local Own-Source Revenue from ΒΡΗΤΒ Tax and to increase Investment in the City of Pontianak, adjustments to the Tax Object Sales Value of Rural and Urban Land and Buildings are needed based on market prices by taking into account economic growth factors in the surrounding area and the growth of other economic sectors which result in changes in market prices for land and buildings, so adjustments to the rates of Rural and Urban Land and Building Tax need to be made;
that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution Article 79 paragraph (2), the amount of the Tax

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f97cdce0-62e9-4207-b77d-393ac407f8e8","actionData","errors"]