Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2005

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 1998 Nomor 2).

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2005 ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan pajak daerah harus dilakukan oleh satuan kerja yang mengelola keuangan daerah, yaitu Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Ketentuan substansial yang diubah meliputi definisi beberapa istilah seperti 'Daerah', 'Pemerintah Daerah', 'Bupati', dan 'Dinas'. Selain itu, masa pajak ditetapkan selama 1 bulan takwim. Perubahan juga dilakukan pada ketentuan pidana bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, serta penambahan Bab XV A tentang Pengawasan yang meliputi pengawasan preventif dan represif.

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. 2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. 3. Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Wajib Pajak yang melanggar ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).