[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f900e7d7-e9bd-40de-9cbf-88f29437d1fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2023","number","9","year","2023","published_date","2023-09-27","effective_date","2023-09-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8bb8222e-dde2-40a5-9556-235757acbf67","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Ketenagakerjaan","short_name","Permenaker","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Ketenagakerjaan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peta Proses Bisnis - Kementerian Ketenagakerjaan
2023
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 9, BN 2023 (773) : 7 hlm.; jdih.kemnaker.go.id
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyusun peta proses bisnis. \n Dasar hukum Permenaker ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 95 Tahun 2020; Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018; Permenaker Nomor 1 Tahun 2021; dan Permenaker Nomor 1 Tahun 2022. \n Permenaker ini mengatur tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peta Proses Bisnis terdiri atas: a. peta Proses; b. peta subproses; c. peta relasi; dan d. peta lintas fungsi. Monitoring dan evaluasi terhadap Peta Proses Bisnis dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil monitoring dan evaluasi atas Peta Proses Bisnis di Kementerian wajib dilaporkan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (Business Process) Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 793), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 22 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (Business Process) Kementerian Ketenagakerjaan","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyusun peta proses bisnis di Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020. Peta proses bisnis ini menggantikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Peta proses bisnis terdiri dari peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Proses inti mencakup pembinaan pelatihan vokasi, peningkatan penempatan tenaga kerja, pengembangan hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan. Proses pendukung meliputi penyusunan rencana, penatakelolaan pemerintahan, dan pengawasan internal. Monitoring dan evaluasi terhadap peta proses bisnis dilakukan minimal satu kali setahun.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permenaker No. 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (Business Process) Kementerian Ketenagakerjaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146129/permenaker-no-19-tahun-2016","d2d6cd8b-7f7e-49b9-90ab-c58f342e2e89","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF MANPOWER
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF MANPOWER
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 9 OF 2023

CONCERNING

BUSINESS PROCESS MAP OF THE MINISTRY OF MANPOWER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f900e7d7-e9bd-40de-9cbf-88f29437d1fa","actionData","errors"]