[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8e7feb6-bc32-4bd4-9282-24ad125d0ce3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2003","number","4","year","2003","published_date","2003-05-20","effective_date","2003-09-26","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUSUNAN-ORGANISASI-TATA-KERJA
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD. 2003/NO.2 SERI D
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76\r\nTahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai\r\nDesa, terdapat beberapa perubahan berkaitan dengan susunan\r\norganisasi pemerintah desa, sehingga ketentuan tentang\r\nsusunan organisasi pemerintah desa yang telah diatur dalam\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2000\r\ntentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa\r\ndalam pelaksanaannya kurang operasional dan perlu untuk\r\nmengganti peraturan daerah dimaksud;\r\nbahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun\r\n2000 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah\r\nDesa perlu untuk diganti; \n Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; \n Materi Pokok: Susunan Organisasi; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Tata Kerja Pemerintah Desa; Pengawasan dan Pembinaan Lurah Desa dan Pamong Desa; Netralitas Lurah Desa dan Pamong Desa; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2003. \n Jumlah Halaman: 16 HLM, Penjelasan: 4 halaman; Lampiran: 1 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000, Nomor 6, Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kabupaten Sleman. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2000 menjadi kurang operasional.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur susunan organisasi pemerintah desa yang terdiri dari Lurah Desa dan Pamong Desa. Pamong Desa terdiri dari Sekretariat Desa, bagian-bagian (pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, umum, dan keuangan), dan padukuhan. Lurah Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat. Sekretariat Desa membantu Lurah Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Bagian-bagian membantu Lurah Desa dalam bidang teknis masing-masing. Padukuhan merupakan bagian wilayah desa yang dipimpin oleh seorang Dukuh yang bertanggung jawab kepada Lurah Desa. Sekretariat BPD memberikan pelayanan administrasi kepada BPD.

Tugas dan Fungsi:

Lurah Desa memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban, mendamaikan perselisihan, mewakili desa, mengajukan rancangan peraturan desa, menjaga kelestarian adat-istiadat, dan membuat keputusan lurah desa. Sekretariat Desa bertugas melakukan ketatausahaan dan memberikan pelayanan administrasi. Bagian-bagian memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan sesuai bidangnya masing-masing. Dukuh bertugas membantu Lurah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di wilayah kerjanya. Sekretariat BPD bertugas melakukan kegiatan ketatausahaan dan menyiapkan bahan rapat BPD.

","transitional_provisions","1. Jabatan Lurah Desa, Carik Desa, Kepala Bagian, Kepala Urusan dan Dukuh yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini disesuaikan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Sleman No. 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/17055/perda-kab-sleman-no-2-tahun-2007","0a95aeb3-4bad-4aa6-b345-235fec77c63b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SLEMAN REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2003
CONCERNING
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURE OF VILLAGE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 76 of 2001 concerning General Guidelines for Regulations Regarding Villages, there are several changes related to the organizational structure of the village government, so that the provisions regarding the organizational structure of the village government that have been regulated in Regional Regulation of Sleman Regency Number 5 of 2000 concerning Organizational Structure and Procedures of Village Government in its implementation is less operational and it is necessary to replace the regional regulation in question;
that Regional Regulation of Sleman Regency Number 5 of 2000 concerning Organizational Structure and Procedures of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8e7feb6-bc32-4bd4-9282-24ad125d0ce3","actionData","errors"]