[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8c00c85-0fe2-4dcc-bd24-61d739f14781","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Undang-undang (UU) Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan","short_title","Undang-undang (UU) No. 83 Tahun 1958","number","83","year","1958","published_date","1958-12-27","effective_date","1958-12-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerbangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penerbangan
1958
Undang-undang (UU) NO. 83, LL SETNEG : 12 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penerbangan
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa peraturan-peraturan penerbangan yang berlaku di wilayahRepublik Indonesia pada saat ini tidak memenuhi lagi kebutuhanpenerbangan di Republik Indonesia;\r\nb.bahwa berhubung dengan itu perlu dicabut \"Luchtvaart-besluit1932\" dan \"Luchtvaart ordonnantic 1934\" dan diganti denganundang-undang baru. \n pasal 142 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia \n BAB I.TENTANG ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG INI\r\nBAB II.PENERBANGAN.\r\nBAB III.PENDAFTARAN DAN KEBANGSAANPESAWAT-PESAWAT UDARA\r\nBAB IV.SURAT TANDA KELAIKAN DAN KECAKAPAN TERBANG\r\nBAB V.LARANGAN TERBANG\r\nBAB VI.PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN HUKUMAN PIDANA\r\nBAB VII.DEWAN PENERBANGAN.\r\nBAB VIII.KETENTUAN PERALIHAN.\r\nBAB IX KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1958. \n \"Luchtvaart besluit 1932 (Staatsblad 1933 No. 118) dan \"Luchtvaartordonnantic 1934\" (Staatsblad 1934 No. 205, sebagaimana telahdiubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1942 No. 36) \n - \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Luchtvaartbesluit 1932 (Staatsblad 1933 No. 118)\n2. Luchtvaartordonnantie 1934 (Staatsblad 1934 No. 205, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1942 No. 36)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan disusun untuk menggantikan peraturan penerbangan lama yang tidak lagi memenuhi kebutuhan penerbangan di Indonesia pasca kemerdekaan. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mengatur penerbangan nasional dengan memperhatikan kepentingan dan keamanan nasional. Undang-undang ini menetapkan bahwa penerbangan di wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan oleh pesawat berkebangsaan Indonesia atau pesawat asing berdasarkan perjanjian internasional. Selain itu, undang-undang ini mengatur kewenangan Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan dalam hal pembatasan dan pelarangan penerbangan, serta menetapkan persyaratan untuk pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara. Pengangkutan orang dan barang dengan pesawat udara memerlukan konsesi dari Menteri, dan pesawat udara harus memiliki surat tanda kelaikan dan kecakapan terbang yang sah. Undang-undang ini juga membentuk Dewan Penerbangan untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan penerbangan.

","transitional_provisions","1. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan lain yang berlaku pada saat undang-undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.","sanctions","1. Barang siapa melanggar pasal 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, dan 16 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.\n2. Barang siapa melanggar ketentuan dari suatu peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dihukum dengan hukuman yang tercantum dalam peraturan pelaksanaan itu yang tidak boleh melebihi hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah.\n3. Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, maka penuntutan dan hukuman ditujukan dan dijatuhkan pada pengurusnya.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46609/uu-no-15-tahun-1992","c69bc9ac-9447-4b29-af5d-91e382861092","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 83 OF 1958
ON
AVIATION

President of the Republic of Indonesia,

Considering:	that the aviation regulations in force in the territory of the Republic of Indonesia at this time no longer meet the needs of aviation in the Republic of Indonesia; that in connection with this, it is necessary to revoke \"Luchtvaartbesluit 1932\" and \"Luchtvaartordonnantie 1934\" and replace them with a new law;
In view of:	Article 142 and 89 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia;

With the approval of the House of Representatives;

Decides:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8c00c85-0fe2-4dcc-bd24-61d739f14781","actionData","errors"]