[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8aad109-9e90-44bb-83b1-a35b4bca919c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-12-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka\r\ndipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan\r\nmeninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Hulu\r\nSungai Selatan yang berkenaan dengan Retribusi Daerah; bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan\r\npemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan\r\nkepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan\r\nperluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu \n Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 ; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 \n Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, RETRIBUSI IZIN GANGGUAN, RETRIBUSI TRAYEK, GOLONGAN RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI, PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI, PEMERIKSAAN, INSENTIF PEMUNGUTAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai\r\nteknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan\r\nditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan Peraturan\r\nDearah ini \n 30 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 22).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 23).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 Nomor 8 Seri C Nomor Seri 1, Tambahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 81).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

\n\n

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

\n\n

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Retribusi Izin Gangguan.
Retribusi Izin Trayek.
Retribusi Izin Usaha Perikanan.

\n\n

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB):

\n\n

Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan, meliputi peninjauan desain, pemantauan pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
Tarif retribusi diukur berdasarkan luas bangunan, jenis, fungsi, dan lokasi.
Struktur tarif terdiri dari Retribusi Dasar IMB (RDImb) yang dihitung berdasarkan perkalian Indek Bangunan (IB) dengan Luas Bangunan (LB), serta biaya pemeriksaan, pengawasan, dan penggantian pembuatan papan nama.

\n\n

Retribusi Izin Gangguan:

\n\n

Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.
Tarif retribusi diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha, tingkat gangguan, dan lokasi.
Struktur tarif terdiri dari Retribusi Dasar Izin Gangguan (RDIg) yang dihitung berdasarkan perkalian Tarif Lingkungan (TL), Indek Gangguan (IG), Indek Lokasi (IL), Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU), dan Tinggi Tempat Usaha (TTU), serta biaya survei.

\n\n

Retribusi Izin Trayek:

\n\n

Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.
Tarif retribusi ditetapkan untuk trayek baru, perpanjangan trayek, dan balik nama izin trayek.

\n\n

Retribusi Izin Usaha Perikanan:

\n\n

Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.
Tarif retribusi ditetapkan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan ikan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai wilayah pemungutan retribusi, masa retribusi, saat retribusi terutang, peninjauan tarif retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, pemanfaatan retribusi, keberatan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi, pemeriksaan, dan insentif pemungutan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Hulu Sungai Selatan No. 8 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Golongan Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Golongan Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/60745/perda-kab-hulu-sungai-selatan-no-8-tahun-2017","627a0150-2907-47c0-af06-ca1e518a2c01","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 13 OF 2011
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is deemed necessary to make adjustments and review all Regional Regulations of Hulu Sungai Selatan Regency relating to Regional Retribution;
that regional retribution is an important source of regional income to finance the implementation of regional government in order to improve services to the community and regional independence, it is necessary to expand the object of regional retribution and set tariffs;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Certain Permit Retribution;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8aad109-9e90-44bb-83b1-a35b4bca919c","actionData","errors"]