[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f86bcd6b-a408-4334-b806-68f05f6c3b35","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020","number","54/PERMEN-KP/2020","year","2020","published_date","2020-09-25","effective_date","2020-10-09","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN LOKASI, IZIN PENGELOLAAN, DAN IZIN LOKASI DI LAUT
2020
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 54/PERMEN-KP/2020, BN. 2020 No. 1167, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut
ABSTRAK:	\n \n . bahwa untuk kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang \r\ndari sebagian pesisir, wilayah perairan, dan wilayah \r\nyurisdiksi, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam \r\npemberian izin lokasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau \r\nkecil, izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau \r\nkecil, izin lokasi di laut di wilayah perairan dan wilayah \r\nyurisdiksi; \r\nb. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan \r\npelayanan penerbitan izin lokasi di wilayah pesisir dan \r\npulau-pulau kecil, izin pengelolaan di wilayah pesisir dan \r\npulau-pulau kecil, izin lokasi di laut di wilayah perairan \r\ndan wilayah yurisdiksi, perlu dilaksanakan melalui \r\npelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara \r\nelektronik;\r\nc. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin \r\nLokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah \r\nPesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sudah tidak sesuai dengan \r\nkebutuhan hukum;\r\n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Izin \r\nLokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut; \n . Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang \r\nPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor \r\n84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang\u0002Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas \r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang \r\nPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor \r\n2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5490);\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4916);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana \r\ntelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua \r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor \r\n294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5603);\r\n. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang \r\nPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara \r\nElektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6215);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang \r\nRencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6345);\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun \r\n2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor \r\n63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan \r\nPerikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2017 Nomor 5);\r\n9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);\r\n \n Mengatur tentang ketentuan umum, Izin lokasi, Izin lokasi di laut, izin pengelolaan, Fasilitas izin lokasi dan izin pengelolaan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, penetapan lokasi, penyajian dan pemeliharaan data, pengawasan dan sanksi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020. \n Peraturan \r\nMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN\u0002KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan \r\ndan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau\u0002Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 758), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n 103 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang izin lokasi, izin pengelolaan, dan izin lokasi di laut. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dari sebagian pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, serta untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan penerbitan izin melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Izin Lokasi: Izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
Izin Pengelolaan: Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
Izin Lokasi di Laut: Izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur kewenangan pemberian izin, persyaratan perizinan, tata cara permohonan, masa berlaku izin, hak dan kewajiban pemegang izin, serta fasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

\n","transitional_provisions","1. Izin kegiatan untuk memanfaatkan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan di wilayah yurisdiksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan dianggap sebagai Izin Lokasi atau Izin Lokasi di Laut.\n2. Izin Lokasi atau Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a didaftarkan melalui sistem perizinan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n3. Permohonan baru, perubahan, dan/atau penggantian Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, atau Izin Lokasi di Laut yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.\n4. Terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan di wilayah yurisdiksi yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku namun tidak memiliki izin, wajib mengajukan izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi/Pengelolaan/Lokasi di Laut dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, dan/atau denda administratif.\n3. Pelanggaran kewajiban pelaporan dan/atau penyimpangan pelaksanaan izin dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, pembekuan sementara, atau pencabutan izin.\n4. Penyampaian persyaratan yang tidak benar dapat dikenai sanksi pembatalan izin.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen KKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/190275/permen-kkp-no-28-tahun-2021","65dc25f2-482e-46de-a4eb-6a2f5a202ac7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 54/PERMEN-KP/2020
CONCERNING
LOCATION PERMIT, MANAGEMENT PERMIT, AND LOCATION PERMIT AT SEA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for legal certainty in the utilization of space from parts of the coast, water areas, and jurisdictional areas, guidelines are needed as a reference in granting location permits in coastal areas and small islands, management permits in coastal areas and small islands, location permits at sea in water areas and jurisdictional areas;
that in order to accelerate and improve services for the issuance of location permits in coastal areas and small islands, management permits in coastal areas and small islands, location permits at sea in water areas and jurisdictional areas, it is necessary to implement it through

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f86bcd6b-a408-4334-b806-68f05f6c3b35","actionData","errors"]