[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8364754-1c4a-474c-8445-2bfee097a4b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Pendirian Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2015","number","11","year","2015","published_date","2015-07-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Retribusi Izin Pendirian Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Izin Pendirian Bangunan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2015 /No. 11 , LL 24 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Pendirian Bangunan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 \r\nTahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka guna tertibnya \r\npelaksanaan pembangunan dalam Wilayah Kabupaten \r\nButon Utara perlu ditata dengan baik dan tertib ;\r\nb. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang \r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi \r\nDaerah, Izin Mendirikan Bangunan adalah merupakan Izin \r\nUsaha Jasa tertentu ;\r\nc. bahwa demi untuk tertibnya pelaksanaan pembangunan di \r\nKabupaten Buton Utara agar sesuai dengan ketentuan \r\nPeraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin \r\nMendirikan Bangunan merupakan salah satu ketentuan \r\nyang harus dipenuhi ;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\nhuruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk \r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan \r\nBangunan; \n 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan \r\nDasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1960 Nomor 38, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3077);\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3207);\r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan \r\ndan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3469);\r\n4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis \r\nMengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan \r\ngedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, \r\nNomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4247);\r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan \r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4438);\r\n7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang \r\nPembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi \r\nTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara \r\nNomor 4690);\r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan \r\nRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 \r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4725);\r\n9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak \r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang \r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 \r\nNomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5058);\r\n11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan \r\ndan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5188); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 \r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 \r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang \r\nKoordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3373);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun \r\n2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);\r\n15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor \r\n24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan \r\nBangunan dan Gedung ;\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\nTentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;\r\n17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang \r\nPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah \r\nKabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nButon Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 \r\nTahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata \r\nKerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran \r\nDaerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 4) ;\r\n18. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana \r\nTata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara \r\nTahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton \r\nUtara Tahun 2012 Nomor 51); 19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan \r\nGedung (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara \r\nTahun 2014 Nomor 8); \n PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN \r\nMENDIRIKAN BANGUNAN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2015. \n Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\r\n \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Buton Utara. Latar belakangnya adalah untuk menertibkan pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi IMB dipungut atas pemberian izin mendirikan bangunan. Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan, meliputi peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan. Subjek retribusi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan bangunan.
Golongan Retribusi: Retribusi IMB termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.
Klasifikasi Bangunan: Klasifikasi bangunan meliputi bangunan sosial, umum, perniagaan, pendidikan, industri, kelembagaan, rumah tinggal (sederhana, permanen, bergabung), prasarana bangunan gedung, dan bangunan kawasan/khusus.
Cara Perhitungan Retribusi: Besarnya retribusi dihitung berdasarkan tarif dasar dikali luas bangunan dikali koefisien-koefisien (luas, tingkat, guna, letak, kondisi bangunan).
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Koefisien penggunaan jasa didasarkan atas faktor luas, tingkat/tinggi, guna, letak, dan kondisi bangunan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
Tata Cara Pemungutan, Penetapan, dan Wilayah Pemungutan Retribusi: Retribusi dipungut dengan SPP dan disetor ke Kas Daerah. Pemungutan dilakukan di Wilayah Kabupaten Buton Utara.
Tata Cara Pembayaran Retribusi: Pembayaran dilakukan melalui Pembantu Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
Tata Cara Mengajukan Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas beban retribusi.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan apabila terdapat kesalahan.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Pemeriksaan: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib retribusi.
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian: Dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Instansi Pemungut: Akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.
Larangan dan Kewajiban: Mengatur larangan dan kewajiban bagi yang memiliki IMB.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Buton Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/278192/perda-kab-buton-utara-no-1-tahun-2024","3a61b0ac-615c-4b7b-ac93-4065ed2c6213","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NORTH BUTON REGENCY YEAR 2015 NUMBER 11

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 11 OF 2015
CONCERNING
RETRIBUTION FOR BUILDING PERMITS

LAW AND ORGANIZATION SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF NORTH BUTON REGENCY
YEAR 2015

REGENT OF NORTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 11 OF 2015
CONCERNING
RETRIBUTION FOR BUILDING PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, in order to regulate the implementation of development in the North Buton Regency Area, it needs to be well and orderly arranged;
that in accordance with the provisions of Article 141 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Building Permit is a specific Business License;
that in order to regulate the implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8364754-1c4a-474c-8445-2bfee097a4b5","actionData","errors"]