[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f77f1785-8ef7-486e-b654-ff7af8124db4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo","short_title","Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1965","number","4","year","1965","published_date","1965-05-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1965
Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 1965/ No. 32 , TLN NO. 2747 , LL SETNEG : 7 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 1965. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo bertujuan untuk memberikan bantuan dan perawatan kepada orang-orang jompo yang membutuhkan. Undang-undang ini mengatur pemberian tunjangan dan perawatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun badan/organisasi swasta atau perseorangan.

Pemerintah, melalui Menteri Sosial, bertugas memberikan bantuan penghidupan kepada orang jompo dalam bentuk tunjangan (berupa bahan keperluan hidup atau uang) dan perawatan (di rumah sendiri, rumah peristirahatan, atau pengasuhan/pemondokan). Pemerintah juga memberikan bimbingan, bantuan/subsidi, dan pengawasan terhadap usaha-usaha pemberian bantuan penghidupan yang dilakukan oleh pihak swasta. Menteri Sosial berwenang melarang penyelenggaraan bantuan jika tidak memenuhi syarat.

Badan atau organisasi swasta yang memberikan bantuan penghidupan kepada orang jompo wajib melaporkan kegiatannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Mereka juga dapat memperoleh bantuan atau subsidi dari Pemerintah jika memenuhi syarat, serta wajib mematuhi peraturan dan petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Perseorangan yang memberikan bantuan penghidupan secara umum harus memiliki izin dari Menteri Sosial.

","transitional_provisions","1. Pengurus badan-badan atau organisasi yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan perseorangan yang dimaksud dalam Pasal 11 yang sudah mulai dengan usaha pemberian bantuan penghidupan kepada orang jompo sebelum Undang-undang ini mulai berlaku dengan sendirinya tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dan diwajibkan memenuhi ketentuan termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dalam waktu tiga bulan sesudah Undang-undang ini mulai berlaku.","sanctions","1. Apabila karena kelalaian pengurus Badan atau Organisasi seperti dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 menyebabkan orang jompo dalam tanggung jawabnya menjadi terlantar, maka pengurus Badan atau Organisasi tersebut dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45509/uu-no-13-tahun-1998","7e2da8e4-fabe-4ecb-9dce-9c975a2920b6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 1965
CONCERNING
PROVISION OF LIVING ASSISTANCE FOR ELDERLY PEOPLE

Considering:	that it is necessary to make efforts to provide living assistance and care for elderly people;
Considering:	Article 5 paragraph (1) and Article 27 paragraph (2) of the Constitution; Decree of the Provisional People's Consultative Assembly dated December 3, 1960 No. II/MPRS/1960, attachment A (improvement) § 388;

With the approval of the Mutual Cooperation People's Representative Council,

Decides:

To stipulate:

Law concerning the Provision of Living Assistance for Elderly People.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f77f1785-8ef7-486e-b654-ff7af8124db4","actionData","errors"]