[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f76f9286-0083-4aa3-9f91-54adc913c929","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-06-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna","place_of_enactment","Raha","theme","Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2011/ NO. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;\r\nBahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Pendaratan Kapal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.\r\n \n Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002. \n \r\nPeraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nRetribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Obyek, dan Subyek Retribusi; \r\n3.\tGolongan Retribusi;\r\n4.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n5.\tPrinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;\r\n6.\tPenetapan Retribusi;\r\n7.\tTata Cara Penghitungan Retribusi;\r\n8.\tStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n9.\tKewajiban Pembayaran Retribusi;\r\n10.\tWilayah Pungutan;\r\n11.\tMasa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;\r\n12.\tSurat Pendaftaran;\r\n13.\tPenetapan Retribusi;\r\n14.\tPengendalian dan Pengawasan;\r\n15.\tTata Cara Pemungutan;\r\n16.\tTata Cara Pembayaran;\r\n17.\tPemanfaatan;\r\n18.\tSanksi Administrasi;\r\n19.\tKeberatan;\r\n20.\tPengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;\r\n21.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n22.\tKadaluwarsa Penagihan;\r\n23.\tPembukuan dan Pemeriksaan;\r\n24.\tInsentif Pemungutan;\r\n25.\tKetentuan Penyidikan;\r\n26.\tKetentuan Pidana;\r\n27.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2011. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Muna. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi jasa usaha, khususnya pelayanan kepelabuhanan, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membiayai sarana dan prasarana lingkungan kepelabuhanan agar kualitas pelayanan dapat meningkat. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Obyek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan tersebut, kecuali yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini menetapkan bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah, dengan memperhitungkan biaya administrasi dan operasional.

Wajib retribusi wajib membayar retribusi sesuai jenis pelayanan yang dimanfaatkan. Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kepelabuhanan. Masa retribusi berlaku setiap hari atau ditetapkan lain oleh Bupati. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemanfaatan penerimaan retribusi dialokasikan untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan serta membiayai penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dengan yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Perda Kab. Muna No. 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298899/perda-kab-muna-no-2-tahun-2024","2bcd47f1-ef14-48ec-aafe-00c56a51788d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MUNA REGENCY GOVERNMENT
MUNA REGENCY REGULATION
NUMBER 09 OF 2011
ABOUT
PORT SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUNA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that one type of Business Service Retribution according to the provisions of Article 127 letter d
Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution
which is quite potential to be collected is Port Service Retribution;
that Muna Regency Regulation Number 17 of 1999 concerning
Vessel Landing Retribution is no longer in accordance with current developments,
so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b,
it is deemed necessary to form a Regional Regulation concerning Port Service
Retribution.

Remembering:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Regions
Level II in Sulawesi (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f76f9286-0083-4aa3-9f91-54adc913c929","actionData","errors"]