[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f76890fb-d017-4fbf-84cb-d4152630b77d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana","short_title","Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-11-09","effective_date","2021-11-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3b5b7e9b-398a-4a1f-b559-790a5aad0e44","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional","short_name","Peraturan BKKBN","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"8efd7419-4139-45d0-bfa7-12f2b5a56d11","Program Keluarga Berencana","tags",[],"location","Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 8, BN 2021 NO ; 1266; PERATURAN GO.ID; 62 HLM
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2021. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana. Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan jabatan tersebut, termasuk pengangkatan, perpindahan, penyesuaian, dan promosi dalam jabatan. Pengangkatan PNS dalam jabatan ini dapat dilakukan oleh Presiden, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang standar kompetensi, hasil kerja minimal, dan target angka kredit yang harus dicapai oleh pejabat fungsional. Selain itu, peraturan ini menetapkan tata cara pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penilaian kinerja, serta pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional.","transitional_provisions","sanctions","1. Penata KKB yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. 2. Jika tidak ada perbaikan, PNS harus mengikuti uji kompetensi kembali. 3. Penata KKB yang tidak memenuhi standar kompetensi dapat dipindahkan ke jabatan lain atau ditempatkan pada jabatan lebih rendah. 4. Jika tidak ada jabatan yang sesuai, Penata KKB ditempatkan sementara pada jabatan tertentu selama 1 tahun. 5. Jika dalam 1 tahun tidak tersedia jabatan yang sesuai, Penata KKB diberhentikan dengan hormat.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2023","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/254347/peraturan-bkkbn-no-4-tahun-2023","aa08d083-2008-413a-8490-7d5f555e8f94","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[107],{"_98":108,"_100":101,"_36":102},"Peraturan BKKBN No. 4 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKetentuan mengenai uji kompetensi","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE POPULATION AND
FAMILY PLANNING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 8 OF 2021

IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR FUNCTIONAL POSITION OF
POPULATION ADMINISTRATOR AND FAMILY PLANNING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE POPULATION AND FAMILY PLANNING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk pengembangan karier melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana perlu menyusun pedoman mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Mengingat :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f76890fb-d017-4fbf-84cb-d4152630b77d","actionData","errors"]