Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri ini mengatur hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dengan tujuan meningkatkan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan disiplin kerja pegawai. Hari kerja ditetapkan 5 hari dalam seminggu, dari Senin hingga Jumat, dengan pengecualian hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.

Jam kerja diatur sebagai berikut: Senin sampai Kamis pukul 07.30-16.00 WIB dengan istirahat pukul 12.00-13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 07.30-16.30 WIB dengan istirahat pukul 11.30-13.00 WIB. Jumlah jam kerja efektif adalah 7 jam 30 menit ditambah istirahat 1 jam, atau minimal 8 jam 30 menit setiap hari. Pengaturan jam kerja selama bulan Ramadhan akan diatur tersendiri.

Pegawai wajib hadir dan memenuhi ketentuan hari dan jam kerja. Keterlambatan masuk kerja harus diganti pada saat kepulangan dengan durasi 30 menit. Keterlambatan lebih dari 5 kali dalam sebulan dapat dikenakan hukuman disiplin dan pemotongan tunjangan kinerja. Ketentuan ini berlaku untuk PNS dan CPNS. Presensi dilaksanakan secara elektronik, namun dapat dilakukan manual jika terjadi kerusakan sistem, pegawai belum terdaftar, atau terjadi keadaan kahar. Pegawai yang tidak melakukan presensi elektronik karena kekhilafan harus membuat surat pernyataan yang diketahui atasan langsung.

(-)

1. Apabila dalam 1 (satu) bulan Pegawai lebih dari 5 (lima) kali mengalami keterlambatan, dikenakan hukuman disiplin dan pemotongan tunjangan kinerja.