[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7064628-55a7-4233-b71c-4d8b17cd27b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-10-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamasa","place_of_enactment","Mamasa","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2024 (2), TLD (2): 226 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kepatuhan untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat, pengelolaan keuangan di daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada peraturan perundang\u0002undangan;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Mamasa tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang\r\npengelola Keuangan Daerah; APBD; penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD; pelaksanaan dan penatausahaan; laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah; penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; kekayaan daerah dan utang Daerah; BLUD; penyelesaian kerugian Keuangan Daerah; informasi Keuangan Daerah; pembinaan dan pengawasan; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2024. \n Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \n 226 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mamasa. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Pengelola Keuangan Daerah: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah sebagai koordinator, Kepala SKPKD sebagai PPKD, dan Kepala SKPD sebagai PA.\n2. APBD: Penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.\n3. Pendapatan Daerah: PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.\n4. Belanja Daerah: Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.\n5. Pembiayaan Daerah: Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.\n6. BLUD: Pengelolaan keuangan BLUD.\n7. Penyelesaian kerugian Keuangan Daerah.\n8. Informasi Keuangan Daerah.\n9. Pembinaan dan pengawasan.","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 46 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Bupati yang melanggar ketentuan Pasal 50 dikenai sanksi administratif.\n2. Jika Bupati melakukan pungutan di luar yang diatur dalam Undang-Undang, dikenai sanksi tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 (enam) bulan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Mamasa No. 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/75277/perda-kab-mamasa-no-2-tahun-2009","53eb0f73-68e1-4849-ab1d-f624b9dc6b3b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENT OF MAMASA
THE PROVINCE OF WEST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF MAMASA REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
on
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAMASA,

Considering / Whereas :

that in order to realize a sense of justice and compliance to provide prosperity to the community, financial management in the region is carried out in an orderly, efficient, economical, effective, transparent, responsible, and obedient manner to the laws and regulations;
that Regional Regulation of Mamasa Regency Number 2 of 2009 concerning the Main Principles of Regional Financial Management is no longer in accordance with the development of laws and regulations governing regional financial management, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation of Mamasa Regency concerning Regional Financial Management.

Bear

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7064628-55a7-4233-b71c-4d8b17cd27b2","actionData","errors"]