[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6e03640-c3bc-4963-aabe-3778ce00236b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2005","number","2","year","2005","published_date","2005-02-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f5ad157a-87a7-4b60-85c5-d64f011c5f50","Keprotokolan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang - Kedudukan - Protokoler - dan - Keuangan - Pimpinan - dan - Anggota - Dewan - Perwakilan - Rakyat - Daerah - Kabupaten - Sukabum
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2005/No.2 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi; dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 20 Tahun 1992 ten tang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi perlu segera diadakan penyesuaian; perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1987; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 62 Tahun 1990; \n Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan Protokoler Pimpinan Anggota DPR, Belanja Pimpinan Dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan, Pengelolaan Keuangan DPRD, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2005. \n Mencabut PERDA Kab. Sukabumi No. 17 Tahun 2005. \n 18 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 20 Tahun 1992 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Kedudukan Protokoler: Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi pemerintah daerah. Tata tempat diatur dalam berbagai acara, termasuk rapat DPRD, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan. Tata upacara dan tata penghormatan juga diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
Keuangan: Pimpinan dan anggota DPRD diberikan penghasilan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, dan tunjangan alat kelengkapan DPRD. Selain itu, diberikan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan, rumah jabatan/dinas atau uang sewa rumah, kendaraan dinas, pakaian dinas, uang duka/wafat/tewas, bantuan biaya pengurusan jenazah, dan uang jasa pengabdian.
Belanja Penunjang Kegiatan: Disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Belanja penunjang kegiatan disusun berdasarkan rencana kerja tahunan.
Pengelolaan Keuangan DPRD: Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan. Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Sukabumi No. 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/235185/perda-kab-sukabumi-no-17-tahun-2005","b0315ee0-9b02-42ad-927e-705a6b5e3fc0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 02
2005
SERIES A

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER: 2 YEAR 2005
ABOUT
PROTOCOLAIRE AND FINANCE POSITION OF LEADERSHIP AND
MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
SUKABUMI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 22 of 2003 concerning the Composition and Position of the People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representative Council and Regional House of Representatives, it is deemed necessary to reorganize the Protocol Position, Finance of the Leadership and Members of the DPRD of Sukabumi Regency;
that with the issuance of Government Regulation Number 24 of 2004 concerning the Protocol and Finance Position of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives, the Regional Regulation of Sukabumi Regency Number 3 of 2004 concerning the Financial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6e03640-c3bc-4963-aabe-3778ce00236b","actionData","errors"]