[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0315ee0-9b02-42ad-927e-705a6b5e3fc0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2005","number","17","year","2005","published_date","2005-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f5ad157a-87a7-4b60-85c5-d64f011c5f50","Keprotokolan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

dprd - Kedudukan Protokoler dan Keuangan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD 2005/no. 5 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi; bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, perlu segera diadakan penyesuaian; bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; UU No 22 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 62 Tahun 1990; PP No 105 Tahun 2000; PP No 20 tahun 2001; PP No 24 tahun 2004; PP No 25 Tahun 2004; PP No 4 Tahun 2005; PP No 37 Tahun 2005; Kepmendagri No 29 Tahun 2002; Perda Kab Sukabumi No 31 Tahun 2000; Perda Kab Sukabumi No 37 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD, belanja pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjangan kegiatan, pengelolaan keuangan DPRD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2005. \n Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2005 dicabut. \n 17 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Kedudukan Protokoler:

Mengatur tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi, rapat DPRD, serta acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati.
Mengatur tata upacara dalam acara resmi, baik upacara bendera maupun bukan upacara bendera.
Menetapkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan penghormatan yang sama dengan Pejabat Pemerintah.

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD:

Penghasilan: Mengatur pemberian uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan kehormatan, dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.
Tunjangan Kesejahteraan: Mengatur jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan dan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, penyediaan rumah dinas bagi Anggota DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
Uang Jasa Pengabdian: Mengatur pemberian uang jasa pengabdian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah mengakhiri masa baktinya atau meninggal dunia.

Belanja Penunjang Kegiatan:

Menyediakan belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, meliputi rapat-rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia, serta koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pengelolaan Keuangan DPRD:

Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan.
Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kab. Sukabumi No. 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/235175/perda-kab-sukabumi-no-2-tahun-2005","f6e03640-c3bc-4963-aabe-3778ce00236b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_92":108,"_94":109,"_36":110},"Perda Kab. Sukabumi No. 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/228846/perda-kab-sukabumi-no-4-tahun-2007","1811abe6-5555-426e-b514-e7f40d33efee","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 05
2005
SERIA

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER: 17 YEAR 2005
ON
PROTOCOLARY AND FINANCIAL POSITION
LEADERSHIP AND MEMBERS OF
REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
SUKABUMI REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI

\n\n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law Number 22 of 2003 on the Composition and Position of the People's Consultative Assembly, THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Regional Representative Council, and Regional House of Representatives, it is deemed necessary to reorganize the Protocolary Position, Finance of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives of Sukabumi Regency;
that with the issuance of Government Regulation Number 37 of 2005 concerning Amendments to Government Regulation Number 24 of 2004 concerning the Protocolary and Financial Position of the Leadership and Members of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0315ee0-9b02-42ad-927e-705a6b5e3fc0","actionData","errors"]