[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f68fc15c-465c-4814-bee8-a96019d731dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016","number","14","year","2016","published_date","2016-10-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - PAJAK DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2016/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa kebijakan Pajak Daerah perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan\r\nmemperhatikan potensi daerah, dan dalam rangka mengakomodir perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010; \n 1. merubah ketentuan angka 2 dan angka 4 oasal 1\r\n2. merubah ketentuan pasal 84 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya dalam penentuan tarif. Tujuannya adalah agar pengelolaan pajak lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan Substansial:

Perubahan definisi dan penambahan ketentuan terkait pajak restoran, hiburan, reklame, mineral bukan logam dan batuan, serta air tanah.
Penyesuaian tarif pajak hiburan untuk beberapa jenis hiburan.
Penambahan ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin bagi wajib pajak hiburan, reklame, mineral bukan logam dan batuan, serta air tanah sebelum melaksanakan kegiatan usaha.
Perubahan sanksi administratif bagi pejabat yang melanggar ketentuan terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Penambahan ketentuan pidana bagi wajib pajak yang menjalankan usaha tanpa izin.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang menjalankan usaha atau kegiatan tanpa memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (5), Pasal 29 ayat (3), atau Pasal 39 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n3. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak)4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Grobogan No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/282554/perda-kab-grobogan-no-8-tahun-2023","b33272b5-e9a7-4006-8466-7a36c0a6b038","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[109],{"_98":110,"_100":111},"Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 14 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO
REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY NUMBER 6 OF 2010
CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Tax policy needs to be implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability, taking into account the potential of the region;
that in order to accommodate the development of the socio-economic conditions of the community, it is necessary to adjust Regional Regulation of Grobogan Regency Number 6 of 2010 concerning Regional Taxes;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation of Grobogan Regency Number 6 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f68fc15c-465c-4814-bee8-a96019d731dd","actionData","errors"]