[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b33272b5-e9a7-4006-8466-7a36c0a6b038","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak daerah dan retribusi daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/NOMOR.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan\r\nuntuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat\r\nmelalui pembagian urusan pemerintahan dalam bingkai\r\nNegara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah\r\nmemerlukan biaya yang salah satunya bersumber dari\r\npendapatan asli daerah berupa pajak daerah dan retribusi\r\ndaerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang\r\nNomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara\r\nPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengaturan\r\nmengenai seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan\r\ndalam 1 (satu) Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pajak, Retribusi Daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak dan Retribusi, Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem Informasi, Pemeriksaan Pajak, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023. \n Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012; dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2022 dicabut.\r\n \n 143 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9); dan\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Latar belakangnya adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, yang memerlukan biaya dari pendapatan asli daerah, termasuk pajak dan retribusi. Tujuan utama adalah menyesuaikan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan pengaturan seluruh jenis pajak dan retribusi dalam satu Peraturan Daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Jenis Pajak: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Beberapa pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati, sementara yang lain berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.\n2. Objek dan Subjek Pajak: Setiap jenis pajak memiliki objek dan subjek yang spesifik, seperti PBB-P2 atas bumi dan bangunan, BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, PBJT atas konsumsi barang dan jasa tertentu, dan seterusnya.\n3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Setiap jenis pajak memiliki dasar pengenaan dan tarif yang berbeda. Misalnya, PBB-P2 berdasarkan NJOP dengan tarif 0,20%, BPHTB berdasarkan nilai perolehan objek pajak dengan tarif 5%, PBJT berdasarkan jumlah yang dibayarkan konsumen dengan tarif 10% (kecuali tarif khusus untuk tenaga listrik dan jasa hiburan tertentu).\n4. Jenis Retribusi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Setiap jenis retribusi memiliki rincian objek dan dasar pengenaan yang berbeda.\n5. Tata Cara Pemungutan: Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara yang meliputi pendaftaran, penetapan, pembayaran, pelaporan, dan lain-lain.\n6. Penggunaan Hasil Penerimaan: Hasil penerimaan pajak tertentu dialokasikan untuk kegiatan yang telah ditentukan, seperti Opsen PKB untuk pembangunan jalan, PBJT atas Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, dan PAT untuk pencegahan pencemaran air tanah.","transitional_provisions","1. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 94, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.\n3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.","sanctions","1. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban melunasi Pajak atau Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan.\n2. Wajib Pajak yang tidak membayar atau menyetor tepat waktu dikenai bunga 1% per bulan.\n3. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan denda Rp100.000,00 untuk setiap SPTPD.","revokes",[92,98,102,106,110,113],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Grobogan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176602/perda-kab-grobogan-no-9-tahun-2020","c8a89b03-8e2b-48be-976e-218a854efe5f",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Kab. Grobogan No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176599/perda-kab-grobogan-no-8-tahun-2020","648cc02a-d231-436c-a584-d1decb0d7b57",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PERDA Kab. Grobogan No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176597/perda-kab-grobogan-no-7-tahun-2020","d782f326-0f8e-439c-bacd-b69fbba176d8",{"_93":107,"_95":108,"_36":109},"PERDA Kab. Grobogan No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22140/perda-kab-grobogan-no-14-tahun-2016","f68fc15c-465c-4814-bee8-a96019d731dd",{"_93":111,"_95":112},"Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012","",{"_93":114,"_95":112},"Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2022","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2023
CONCERNING
REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GROBOGAN,

Considering:

that the implementation of regional government is directed to accelerate the realization of public welfare through the division of governmental affairs within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that to carry out governmental affairs that are its authority, the Regional Government requires costs, one of which comes from local revenue in the form of regional taxes and regional fees;
that based on the provisions of Article 94 of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Government, regulations regarding all types of taxes and fees are stipulated in 1 (one) Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b33272b5-e9a7-4006-8466-7a36c0a6b038","actionData","errors"]