[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f68f0eef-c603-4854-8b7c-07bd6a82ae90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.05/2016","number","126/PMK.05/2016","year","2016","published_date","2016-08-16","effective_date","2016-08-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 126/PMK.05/2016, BN.2016/NO.1216,jdih.kemenkeu.go.id : 23 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan sertifikasi bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sertifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa bendahara memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas kebendaharaan, yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana negara. Peraturan ini menetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai bendahara harus memiliki Sertifikat Bendahara yang diperoleh melalui Ujian Sertifikasi. Ujian ini diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar kompetensi, skema sertifikasi, dan metode ujian. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan peserta ujian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bendahara, serta penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan sertifikat bendahara.","transitional_provisions","1. Penyampaian Laporan Rencana Diklat Bendahara untuk tahun 2016 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku. 2. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diangkat sebagai Bendahara sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum memiliki sertifikat, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 mulai berlaku. 3. Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 mulai berlaku, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara dengan ketentuan tertentu.","sanctions","1. Sertifikat Bendahara dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya karena pemilik sertifikat melanggar kode etik Bendahara, dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, dijatuhi hukuman pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan/atau terbukti memperoleh sertifikat dengan cara yang tidak sah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PMK No. 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112820/pmk-no-128pmk052017","d9070752-fc06-4bc4-8b79-82d7a6f64af8","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 126/PMK.05/2016
CONCERNING
PROCEDURES FOR IMPLEMENTING TREASURER CERTIFICATION IN WORK UNITS
MANAGING THE STATE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 6 of the Presidential Regulation Number 7 of 2016 concerning Treasurer Certification in Work Units Managing the State Revenue and Expenditure Budget, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance concerning Procedures for Implementing Treasurer Certification in Work Units Managing the State Revenue and Expenditure Budget;
In view of:	Presidential Regulation Number 7 of 2016 concerning Treasurer Certification in Work Units Managing the State Revenue and Expenditure Budget (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2016 Number 13);

DECIDES:

To stipulate:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f68f0eef-c603-4854-8b7c-07bd6a82ae90","actionData","errors"]