[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f654fdd9-2d1c-4d9a-9d03-9c73a638e371","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2019","number","14","year","2019","published_date","2019-12-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan-perda-retribusi-jasa usaha
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD TAHUN 2019 NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa tarif retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)\r\nsebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nRembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa\r\nUsaha, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga\r\nperlu dilakukan penyesuaian;\r\nb. bahwa meningkatnya harga benih pertanian harus\r\ndisesuaikan dengan tarif retribusi atas penjualan produksi\r\npertaninan, untuk itu perlu penyesuaian atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang\r\nRetribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap\r\npotensi pemasukan pendapatan asli daerah \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan\r\nPropinsi Djawa Tengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara\r\nPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981\r\nNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan\r\nPajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun\r\n1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor\r\n129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3987);\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan\r\nGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4355);\r\n8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4400);\r\n9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan\r\n(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-\r\nUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaga\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5074);\r\n10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor\r\n4725);\r\n11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang\r\nKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4966);\r\n12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan\r\ndan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang\r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009\r\ntentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor\r\n58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679);\r\n16. Peratuaran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang\r\nHukum Acara Pidana (Lembarana Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3258);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata\r\nCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indoneisa Nomor 5161);\r\n18. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang\r\nNomor 5 Tahun 1989 Penyidikan Pegawai Negeri Tingkat II\r\nRembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II\r\nRembang Tahun 1989 Nomor 8);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun\r\n2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor\r\n46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nRembang Nomor 51);21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun\r\n2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 111)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2016 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang\r\nNomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor\r\n8);\r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\nKabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang\r\nTahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Rembang Nomor 128);\r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018\r\ntentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 132). \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Perda Kab Rembang No 13 Tahun 2011 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019. \n Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah dan ditambah 2\r\n(dua) huruf yakni huruf c dan huruf d. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian tarif retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan tarif retribusi atas penjualan produksi pertanian, khususnya benih pertanian. Tarif retribusi RPH diatur berdasarkan jenis pelayanan, jenis, dan jumlah ternak, dengan perbedaan tarif antara RPH milik pemerintah daerah dan tempat pemotongan hewan sementara. Untuk produksi usaha daerah, tarif retribusi diatur untuk bidang pertanian (benih padi, gabah konsumsi, buah mangga, jagung konsumsi, kedelai konsumsi), bidang perikanan (benih dan induk ikan lele, nila merah, nila hitam, ikan mas, tawes, karper, gurami, patin, bawal), dan bidang peternakan (bibit ternak/sarana prasarana dan pelayanan inseminasi buatan). Ketentuan lebih lanjut mengenai inseminasi buatan akan diatur dengan Peraturan Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Rembang No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa UsahaPeraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/19877/perda-kab-rembang-no-8-tahun-2016","a994356a-67a2-438f-8751-5c4c2268ef02","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF REMBANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 14 OF 2019
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 13 OF 2011 CONCERNING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

Considering:

that the retribution rates for Slaughterhouses (RPH) as stipulated in Regional Regulation of Rembang Regency Number 13 of 2011 concerning Retribution for Business Services, are no longer in accordance with current conditions, so adjustments need to be made;
that the increasing prices of agricultural seeds must be adjusted to the retribution rates for the sale of agricultural production, therefore it is necessary to adjust the Regional Regulation of Rembang Regency Number 13 of 2011 concerning Retribution for Business Services, adjustments need to be made to the potential for original regional income;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f654fdd9-2d1c-4d9a-9d03-9c73a638e371","actionData","errors"]