[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f63a2b88-b611-48a7-8169-52e650f1ec07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-01-25","effective_date","2019-02-06","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e0c377e1-9978-444e-8d62-3ee6c26d4ed1","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak","short_name","Permen PPPA","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NO. 1, BN 2019/NO 92; PERATURAN.GO.ID: 12 HLM
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 44/KEP/MENEGPP/IX/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sekretariat KPAI adalah unsur staf yang membantu KPAI dalam menyelenggarakan kesekretariatan dan bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugas Sekretariat KPAI adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI, yang meliputi penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan urusan keuangan; pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan; penyusunan bahan advokasi, hukum, dan kerja sama; pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; serta pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, tata usaha, kepegawaian, dan kerumahtanggaan. Susunan organisasi Sekretariat KPAI terdiri atas Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Hukum dan Pelaporan, Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi spesifik yang mendukung operasional Sekretariat KPAI. Peraturan ini juga mengatur tata kerja, eselon jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat di lingkungan Sekretariat KPAI.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat di lingkungan Sekretariat KPAI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 44/KEP/MENEGPP/IX/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 44/KEP/MENEGPP/IX/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesi","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Permen PPPA No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/239997/permen-pppa-no-7-tahun-2021","312c9d8b-ead8-4bba-bdf4-f8a17bdb5036","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF WOMEN EMPOWERMENT AND
CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2019
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
SECRETARIAT OF THE INDONESIAN CHILD PROTECTION COMMISSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 7 paragraph (5)
of Presidential Regulation Number 61 of 2016 concerning the
Indonesian Child Protection Commission, it is necessary to replace
Decree of the State Minister for Women's Empowerment
Number 44/KEP/MENEGPP/IX/2004 concerning the Organization
and Work Procedure of the Secretariat of the Indonesian Child Protection
Commission;
that the structuring of the Organization and Work Procedure of the Secretariat
of the Indonesian Child Protection Commission has received
approval from the Minister of Administrative and
Bure

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f63a2b88-b611-48a7-8169-52e650f1ec07","actionData","errors"]