[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f63a0cb0-8b26-4b02-a802-f81f3cb620a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-10-19","effective_date","2011-10-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak- retribusi daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	\n \n bahwa rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk memberikan pelayanan terminal kepada masyarakat serta mendukung peningkatanpendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Terminal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor\r\n10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 \n ketentuan umum, nama, objek dan subjek. retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, pemungutan retribusi, sanksi administrasi, penagih retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, penbgurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pembelulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, intensif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011. \n Peraturan Daerah\r\nKabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2007 \n 21 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 100)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Kudus. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan pelayanan terminal kepada masyarakat, serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

\n\n

Objek retribusi meliputi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha (kios dan loket penjualan karcis), dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Fasilitas terminal barang mencakup tempat parkir untuk mobil barang dengan berbagai JBI (Jumlah Berat yang Diizinkan) dan kendaraan gandengan/tempelan/kontainer, serta tempat penyimpanan/penitipan barang terbuka dan tertutup. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal.

\n\n

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa terminal penumpang diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu pemakaian, dan jenis fasilitas terminal. Tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak atas penyediaan pelayanan terminal, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Struktur tarif meliputi retribusi tempat parkir (berdasarkan jenis kendaraan), retribusi tempat parkir untuk bus menunggu, retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha (pedagang kios dan penjualan tiket), dan retribusi penyediaan fasilitas lain untuk terminal barang (berdasarkan JBI mobil barang dan jenis tempat penyimpanan/penitipan).

\n\n

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Daerah Kabupaten Kudus. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, dan kartu langganan. Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2007","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"PERDA Kab. Kudus No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283894/perda-kab-kudus-no-4-tahun-2023","1dac9877-373d-477f-b9d1-268685f0791c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING
TERMINAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and to provide terminal services to the public and support the increase of local revenue, it is necessary to regulate Terminal Retribution;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Terminal Retribution;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f63a0cb0-8b26-4b02-a802-f81f3cb620a8","actionData","errors"]