[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5bf95cd-4af4-4a25-a66e-53b1d06c2e20","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014","number","71","year","2014","published_date","2014-09-12","effective_date","2014-09-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 71, LN. 2014 No. 209, TLN No. 5580, LL SETNEG : 28 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan ini mengatur perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup memiliki kewenangan utama dalam penetapan fungsi ekosistem gambut, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Kebijakan ini juga menetapkan kewajiban perizinan dan pelaporan bagi pihak yang memanfaatkan ekosistem gambut, serta mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

","transitional_provisions","1. Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.\n2. Kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha dan/atau kegiatan dan belum ada kegiatan di lokasi, izin usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut.\n3. Dalam hal pemegang izin usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut selama 2 (dua) tahun, izin usaha dan/atau kegiatan dicabut oleh pemberi izin.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 26 dikenai paksaan pemerintah.\n2. Pelanggaran oleh penanggung jawab usaha dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5778/pp-no-57-tahun-2016","e729f89b-c78d-4bc3-ba00-b0efea35112f","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 71 OF 2014
CONCERNING
PROTECTION AND MANAGEMENT OF PEATLAND ECOSYSTEMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 11, Article 12, Article 21 paragraph (3) letter f and paragraph (5), Article 56, Article 57 paragraph (5), Article 75, and Article 83 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is necessary to stipulate a Government Regulation on the Protection and Management of Peatland Ecosystems; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 140, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5bf95cd-4af4-4a25-a66e-53b1d06c2e20","actionData","errors"]