[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5ba7982-7475-4567-b53d-a04b60484afb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib","short_title","Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-09-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","39408261-8122-424b-93e0-b3fbcbaae64c","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Dewan Perwakilan Daerah","short_name","Peraturan DPD","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f5ad157a-87a7-4b60-85c5-d64f011c5f50","Keprotokolan Negara","tags",[],"location","Dewan Perwakilan Daerah","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Tertib","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah NO. 1, https://jdih.dpd.go.id: 112 hlm.
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah TENTANG Tata Tertib
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib ini disusun untuk memperbarui tata tertib yang sebelumnya diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2012. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 92/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, menggantikan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan ini mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI beserta alat kelengkapannya. DPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi sebagai wakil daerah. Pelaksanaan fungsi ini harus memperhatikan keterlibatan dan partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat. DPD juga memiliki tugas dan wewenang dalam menyusun Prolegnas, mengajukan dan membahas rancangan undang-undang, memberikan pertimbangan kepada DPR, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Hak DPD meliputi hak mengajukan rancangan Prolegnas, membahas rancangan undang-undang, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan. Keanggotaan DPD terdiri dari wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, dengan masa jabatan lima tahun.

","transitional_provisions","1. Segala pedoman dan pengaturan internal lain yang telah ada, disesuaikan dengan peraturan ini. 2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dilakukan dalam 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.","sanctions","1. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. 2. Jenis sanksi meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. diberhentikan dari pimpinan pada Alat Kelengkapan. 3. Anggota yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota. 4. Anggota yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 213 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/248120/peraturan-dpd-no-2-tahun-2012","95082083-fa7a-4862-b366-9831f0b196ab","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/248129/peraturan-dpd-no-1-tahun-2016","29ab01e6-b074-4d2f-9dbb-c2badb3bc298","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL
REPUBLIC OF INDONESIA
REGULATION
REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2014
ON
CODE OF CONDUCT

JAKARTA
YEAR 2014
TABLE OF CONTENTS
\n

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS 2

CHAPTER II
COMPOSITION AND POSITION 3

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5ba7982-7475-4567-b53d-a04b60484afb","actionData","errors"]