[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f581cc5d-ee6d-47f8-a000-f5eb9e0dc7dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2020 tentang PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERDAYAAN - PERLINDUNGAN - PEREMPUAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2020/NO. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
ABSTRAK:	\n \n Perempuan sebagai aset bangsa yang berperan\r\ndalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang\r\nberkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap\r\npemenuhan hak-haknya dan Perlindungan dari tindak\r\nkekerasan dan diskriminasi. Dalam rangka Perlindungan dan sarana\r\naktualisasi diri perempuan dalam masyarakat di Kota\r\nPangkalpinang, perlu adanya suatu peraturan daerah\r\nyang mengatur tentang pemberdayaan dan perlindungan\r\nperempuan. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 18 tahun 2016; \n Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum; hak dan kewajiban perempuan; kewajiban dan tanggung jawab pemda; serta tentang pemberdayaan perempuan. Selain itu diatur pula mengenai perlindungan perempuan; perlindungan perempuan korban kekerasan; peran serta masyarakat; pemantauan dan evaluasi; pendanaan; dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan\r\nDaerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang\r\nPenyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban\r\nKekerasan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun\r\n2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang\r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan\r\nPerempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah\r\nKota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n 24 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang ini bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi perempuan. Latar belakangnya adalah pengakuan bahwa perempuan merupakan aset bangsa yang perlu dilindungi hak-haknya dan dihindarkan dari kekerasan serta diskriminasi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pemberdayaan perempuan, termasuk di bidang ekonomi (melalui pelatihan dan bantuan permodalan), sosial budaya (melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran kesehatan), politik dan pemerintahan (melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan), hukum (melalui peningkatan kesadaran hukum dan layanan konsultasi), pendidikan (melalui pendidikan formal dan nonformal), kesehatan (melalui pelayanan kesehatan reproduksi), ketenagakerjaan (melalui kesempatan yang sama dengan pria), dan jaminan sosial (melalui penyediaan fasilitas pembinaan dan jaminan sosial).

\n\n

Perlindungan perempuan diatur untuk berbagai kelompok, seperti pekerja/buruh, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna wisma, pekerja rumah tangga, penyangga ekonomi keluarga, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Perlindungan mencakup kesehatan, kesempatan kerja yang layak, jaminan sosial, dan akses terhadap informasi dan layanan konsultasi hukum.

\n\n

Perlindungan khusus diberikan kepada perempuan korban kekerasan, meliputi kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikis. Korban berhak mendapatkan perlindungan medis, hukum, medico legal, ekonomi, dan psikis. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan kekerasan dan menyediakan layanan bagi korban.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Pangkal Pinang No. 6 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/95753/perda-kota-pangkal-pinang-no-6-tahun-2018","9fb46b4f-affc-4f5b-9b98-1a8482aaf3cd","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PANGKALPINANG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER 8 OF 2020
CONCERNING
WOMEN'S EMPOWERMENT AND PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that women as national assets who play a role in the process of continuing and creating quality generations need to be guaranteed the fulfillment of their rights and protection from acts of violence and discrimination;
that in order to protect and provide a means for women to actualize themselves in the community in the City of Pangkalpinang, it is necessary to have a regional regulation that regulates women's empowerment and protection;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Empowerment and Women;

In view of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f581cc5d-ee6d-47f8-a000-f5eb9e0dc7dd","actionData","errors"]