[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4d9021c-a48c-465b-ba71-82a9e94f89ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1946 tentang Pembawaan Uang dari Satu ke Lain Daerah","short_title","Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1946","number","10","year","1946","published_date","1946-06-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembawaan Uang dari Satu ke Lain Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1946
Undang-undang (UU) NO. 10,
Undang-undang (UU) TENTANG Pembawaan Uang dari Satu ke Lain Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala peraturan tentang pembawaan uang keluar atau ke dalam suatu daerah, yang ditetapkan sebelum Undang-undang ini berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946 ini mengatur tentang pembawaan uang dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia, khususnya Jawa dan Madura, dengan tujuan mencegah kekacauan dalam peredaran uang mengingat keadaan luar biasa pada saat itu. Undang-undang ini menetapkan batasan jumlah uang yang boleh dibawa oleh seseorang saat bepergian antar daerah. Seseorang yang bepergian dari daerah yang ditetapkan (Jakarta, Semarang, Surabaya, Bogor, Priangan, dan daerah lain yang ditetapkan Menteri Keuangan) ke daerah lain di Jawa dan Madura dilarang membawa uang lebih dari f 1000,- tanpa izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Untuk yang masuk ke Jawa-Madura, batasannya adalah f 5000,- tanpa izin dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pembawaan uang negara dengan izin menteri terkait. Pelanggaran terhadap batasan ini dapat dikenakan sanksi pidana.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 1 sampai dengan Pasal 3, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun, dan uang yang terdapat melebihi batas-batas jumlah tersebut dalam Pasal 1, Pasal 2, atau Pasal 3 dirampas untuk Negara.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 19 Tahun 1947 tentang Pembawaan Uang dan larangan tentang Uang yang Tidak Berlaku Lagi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25479/uu-no-19-tahun-1947","185fc770-7ec6-4e0a-beb3-660fd5970ae7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW NUMBER 10 OF 1946
CONCERNING
THE CARRYING OF MONEY FROM ONE REGION TO ANOTHER

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in connection with the exceptional circumstances, it is necessary to enact regulations to prevent chaos in the circulation of money; \n \n
In view of:	\n \n Article 20 paragraph 1, in conjunction with Article IV of the Transitional Provisions of the Constitution and the Vice-Presidential Decree, dated 16 October 1945 No. X; \n \n

With the approval of the Working Body of the Central National Committee.

DECIDES:

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4d9021c-a48c-465b-ba71-82a9e94f89ef","actionData","errors"]