[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4994e74-13c9-4370-bbfb-a92f62778793","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-02-27","effective_date","2018-03-21","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 5, BN.2018/NO.399, PERATURAN.GO.ID: 10 HLM
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Latar belakangnya adalah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dalam mencapai tujuan melalui pengelolaan risiko yang sistematis, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah, terintegrasi dengan proses organisasi, dan transparan. Kebijakan ini membentuk Tim Penyelenggara Manajemen Risiko yang terdiri dari Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis. Tim ini bertugas menetapkan arah kebijakan, mengoordinasikan penerapan, memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan, dan menerapkan manajemen risiko pada satuan kerja masing-masing. Satuan Tugas dibentuk untuk mendukung pelaksanaan wewenang Tim Penyelenggara Manajemen Risiko, dengan tugas melakukan pembinaan, identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta membuat laporan tahunan. Proses penerapan manajemen risiko meliputi penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu. Unit Pemilik Risiko wajib membuat laporan penerapan Manajemen Risiko setiap tahun yang disampaikan secara berjenjang. Pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permenkum No. 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/326093/permenkum-no-15-tahun-2025","5c89da1d-94f2-4612-8bdb-c2c53e6ce85b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS. Implementation of Risk Management.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 05 OF 2018
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT
WITHIN THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the effectiveness of the implementation of the Ministry's duties and functions in achieving its objectives, systematic efforts are needed through Risk management based on the provisions of laws and regulations;
that Risk management as stipulated in Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System needs to be implemented in an integrated manner by involving work units within the Ministry of Law and Human Rights;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4994e74-13c9-4370-bbfb-a92f62778793","actionData","errors"]