[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f49315c9-70c1-4f0d-a45c-c2712490c3e4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-03-14","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sijunjung","place_of_enactment","Muaro Sijunjung","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi jasa umum
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan \r\nkepada masyarakat, kemandirian daerah serta \r\nmeningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan \r\nperluasan objek retribusi; \r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung \r\nNomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha \r\nperlu dilakukan penambahan objek; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan \r\natas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang \r\nRetribusi Jasa Usaha; \n Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang \r\nKesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan \r\nHewan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang \r\nPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah \r\nTingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II \r\nSawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten \r\nDaerah Tingkat II Solok \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang \r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan \r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang \r\nJalan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang \r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, \r\nPemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah \r\nKabupaten/ Kota \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang \r\nTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif \r\nPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang \r\nPeraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-Undangan \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun \r\n2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali \r\nterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri \r\nNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua \r\natas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 \r\nTahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun \r\n2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah \n Menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha \n 27 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Peraturan ini mencabut:\na. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1998 Nomor 11)\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22);\nc. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 );\nd. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 15);\ne. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ( Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 16);\nf. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7);\ng. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8);\nh. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, dan pendapatan daerah melalui perluasan objek retribusi. Perubahan meliputi penambahan dan perubahan definisi terkait retribusi, objek retribusi, dan tarif retribusi untuk berbagai jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Beberapa objek retribusi yang diatur meliputi pemakaian kekayaan daerah (gedung, kendaraan, peralatan), tempat rekreasi dan olahraga, terminal, penjualan produksi usaha daerah (benih, bibit, hasil pertanian), serta pasar grosir dan pertokoan. Kewenangan pemungutan retribusi berada di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Tata cara pemungutan retribusi diatur, dengan menekankan bahwa pemungutan tidak dapat diborongkan dan harus menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan harus dilunasi dalam waktu 15 hari sejak diterbitkan SKRD. Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan STRD setelah diberikan surat teguran/peringatan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kab. Sijunjung No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311415/perda-kab-sijunjung-no-1-tahun-2024","5aa53e2b-9148-4aaf-9e7b-2b7480c10b6d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIJUNJUNG
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2012 CONCERNING BUSINESS SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIJUNJUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve services to the community, regional independence and increase regional income, it is necessary to expand the object of retribution;
that Sijunjung Regency Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Business Service Retribution needs to be added to the object;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Business Service Retribution;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f49315c9-70c1-4f0d-a45c-c2712490c3e4","actionData","errors"]