[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f455717d-d7e5-4eb8-a59b-f43b62ba99ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-03-14","effective_date","2025-03-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemutakhiran - Data Pemilih Berkelanjutan
2025
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 1, BN 2025 (200) : 24 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Dasar hukum Peraturan KPU ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; dan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019. \n Peraturan KPU ini mengatur mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang merupakan kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. Penyelenggara PDPB meliputi: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang yang dilaksanakan oleh: 1) KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali; 2) KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; dan 3) KPU paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2025. \n Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 57 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 24 dan lampiran hlm 25 s.d. 57) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) untuk pemilihan umum dan pemilihan berikutnya. Tujuan dari PDPB adalah untuk memelihara dan memperbaharui daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan, serta menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Penyelenggara PDPB meliputi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. PDPB dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan memperhatikan data kependudukan. Kegiatan PDPB meliputi penyediaan data pemilih, penyelenggaraan PDPB dalam negeri dan luar negeri, serta penyelenggaraan PDPB tingkat nasional. Data pemilih diperoleh dari DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir, data kependudukan, data dari instansi terkait, dan laporan dari masyarakat. Proses pemutakhiran data melibatkan sinkronisasi data, pengolahan data, koordinasi dengan berbagai pihak, dan rekapitulasi hasil PDPB. Hasil rekapitulasi PDPB diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi Sidalih. Pendanaan PDPB dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa hibah.","transitional_provisions","1. Kegiatan PDPB yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Komisi ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Komisi ini diundangkan.\n2. Hasil PDPB yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini tetap dapat dimanfaatkan untuk PDPB.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216619/peraturan-kpu-no-6-tahun-2021","fae5211e-0d18-4924-8de6-1385923286a8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 1 OF 2025
ON
CONTINUOUS VOTER DATA UPDATES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to carry out continuous voter data updates in the general election and/or subsequent elections, it is necessary to have comprehensive, accurate, and up-to-date voter data and information;
that based on the provisions of Article 14 letter 1, Article 17 letter 1, and Article 20 letter 1 of Law Number 7 of 2017 on General Elections, the General Election Commission, the Provincial General Election Commission, and the Regency/City General Election Commission conduct updating and maintaining voter data on an ongoing basis, taking into account population data in accordance with the provisions of laws and regulations;
that the General Election Commission Regulation Number 6 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f455717d-d7e5-4eb8-a59b-f43b62ba99ca","actionData","errors"]