[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f44b50e9-5e68-4155-8def-b327d66f91f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-11-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan umum daerah air minum
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2022/NOMOR.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup \r\nmasyarakat daerah atas air minum serta pengusahaan\r\natas penyediaan dan pengolahan air minum, dalam\r\nrangka menyelenggarakan kemanfaatan umum yang\r\nbekeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UndangUndang\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan badan\r\nusaha milik daerah guna mendukung pemenuhan\r\nkebutuhan masyarakat dalam pelayanan penyediaan air\r\nminum, maka pemerintah daerah perlu melakukan\r\npeningkatan kinerja perusahaan umum daerah air\r\nminum sebagai upaya untutk meningkatkan pelayanan\r\nkepada masyarakat yang profesional; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah\r\nNomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah\r\nmaka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3\r\nTahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air\r\nMinum Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak relevan\r\ndengan kondisi saat ini dan sudah tidak sesuai lagi\r\ndengan peraturan perundang-undangan diatasnya,\r\nsehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang\r\nbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan\r\nUmum Daerah Air Minum Tirta Merapi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Maksud dan Tujuan\r\nBab III Bentuk Badan Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan\r\nBab IV Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu Berdiri\r\nBab V Permodalan\r\nBab VI Organ Perusahaan\r\nBab VII Pegawai\r\nBab VIII Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya\r\nBab IX Perencanaan, Operasional dan Pelaporan\r\nBab X Tarif Air Minum\r\nBab XI Penggunaan Laba\r\nBab XII Evaluasi\r\nBab XIII Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XIV Kepailitan dan Pembubaran\r\nBab XV Ketentuan Peralihan\r\nBab XVI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2016 dicabut. \n 37 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 3).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum, meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Perumda Air Minum Tirta Merapi memiliki maksud untuk menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus. Tujuannya meliputi pelayanan air minum yang berkesinambungan, memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memberikan kontribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kegiatan usahanya meliputi penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan, penyediaan air baku, dan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air. Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Merapi sebesar Rp75.000.000.000,- yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Organ perusahaan terdiri dari KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi. Peraturan ini juga mengatur mengenai pegawai, Satuan Pengawas Intern, komite audit, perencanaan, operasional, pelaporan, tarif air minum, penggunaan laba, evaluasi, pembinaan, pengawasan, kepailitan, dan pembubaran.","transitional_provisions","1. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.\n2. Ketentuan mengenai tarif air minum masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan hasil pengawasan kepada KPM dan membuat serta memelihara risalah rapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Anggota Dewan Pengawas yang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris.\n3. Anggota Dewan Pengawas yang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.\n4. Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban menandatangani kontrak kinerja, menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan kepada KPM, mempunyai itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, memperhatikan laporan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern, dan menyiapkan rencana bisnis dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Merapi tidak melaksanakan kewajiban mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan/atau jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direksi dan/atau Dewan Pengawas dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n6. Pegawai yang menjadi pengurus partai politik dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten","link","","revoked_by",[102],{"_96":103,"_98":104,"_36":105},"Perda Kab. Klaten No. 7 Tahun 2025 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/343496/perda-kab-klaten-no-7-tahun-2025","b346abc1-5c5b-43f4-b2ea-5b989c4cba8e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 8 OF 2022
ON
TIRTA MERAPI REGIONAL PUBLIC WATER COMPANY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering :

that to fulfill the needs of the people of the region for drinking water and the exploitation of the provision and treatment of drinking water, in order to organize public benefit that is socially just based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to strengthen the institutional of regional-owned enterprises to support the fulfillment of community needs in the provision of drinking water services, the regional government needs to improve the performance of regional public drinking water companies as an effort to improve services to the community in a professional manner;
that with the enactment of Government Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f44b50e9-5e68-4155-8def-b327d66f91f8","actionData","errors"]