[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b346abc1-5c5b-43f4-b2ea-5b989c4cba8e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2025","number","7","year","2025","published_date","2025-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan umum daerah air minum
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2025/No.7, https://jdih.klaten.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi
ABSTRAK:	\n \n bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia dan \r\npengelolaannya harus dilakukan secara adil,\r\nberkelanjutan, dan bertanggung jawab untuk\r\nmewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan\r\nmasyarakat Daerah sebagai bagian dari tujuan negara\r\nsebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UndangUndang\r\nDasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan\r\nair minum kepada masyarakat serta mendukung\r\npengembangan kapasitas dan keberlanjutan usaha,\r\nPerusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi\r\nperlu menerapkan tata kelola yang profesional, efisien,\r\ntransparan, dan akuntabel sesuai prinsip good\r\ncorporate governance, serta menyesuaikan struktur\r\npermodalan termasuk penetapan status hukum atas\r\nhibah dari pemerintah pusat guna menjamin kepastian\r\nhukum dan keuangan perusahaan; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan\r\nKepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum\r\nsehingga Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8\r\nTahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air\r\nMinum Tirta Merapi dipandang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan sudah tidak sesuai lagi\r\ndengan peraturan perundang-undangan di atasnya\r\nsehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan\r\nUmum Daerah Air Minum Tirta Merapi; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Bentuk Badan Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan, Permodalan, Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu Berdiri, Organ Perumda Air Minum Tirta Merapi, Kepegawaian, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Tarif Air Minum, Penggunaan Laba, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Kepailitan dan Pembubaran dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2025. \n Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022 dicabut. \n 40 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan landasan hukum bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Merapi sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah dengan menerapkan prinsip good corporate governance.

Secara substansial, peraturan ini mengatur struktur organisasi yang terdiri atas Kuasa Pemilik Modal (KPM), Dewan Pengawas, dan Direksi. KPM, yang dijabat oleh Bupati, memegang kekuasaan tertinggi. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat, sementara Direksi bertanggung jawab atas pengurusan operasional perusahaan. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan ketat bagi pengangkatan organ perusahaan, termasuk kewajiban kontrak kinerja, serta mengatur tata kelola kepegawaian, perencanaan bisnis, dan pelaporan keuangan yang transparan.

Selain itu, peraturan ini mengatur aspek permodalan yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, serta menetapkan mekanisme penggunaan laba perusahaan yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas pelayanan umum. Peraturan ini juga mengamanatkan penerapan standar operasional prosedur dan tata kelola perusahaan yang baik sebagai tolok ukur kinerja dan efisiensi operasional perusahaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Anggota Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan hasil pengawasan dan risalah rapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelanggaran terhadap larangan rangkap jabatan bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Klaten No. 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/244913/perda-kab-klaten-no-8-tahun-2022","f44b50e9-5e68-4155-8def-b327d66f91f8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF KLATEN
CENTRAL JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 7 OF 2025
ON
TIRTA MERAPI REGIONAL PUBLIC DRINKING WATER COMPANY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

Considering :

that water is a basic human need and its management must be carried out in a fair, sustainable, and responsible manner to realize social justice and the welfare of the regional community as part of the state's goals as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to improve the quality of drinking water services to the community and support capacity development and business sustainability, the Tirta Merapi Regional Public Drinking Water Company needs to implement professional, efficient, transparent, and accountable management in accordance with the principles of good corporate governance, as well as adjust the capital structure including the determination of the legal status of grants from the central government to ensure legal and financial certainty for the company;
that with the enactment of Minister of Home Affairs Regulation Number 23 of 2024 on Organs and Personnel of Regional-Owned Drinking Water Enterprises, the Klaten

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b346abc1-5c5b-43f4-b2ea-5b989c4cba8e","actionData","errors"]