[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f43389f9-3199-44c6-af82-1971908e1102","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi","short_title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-12-03","effective_date","2013-12-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","65f98345-cb30-49d1-a275-43deda51c9e5","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Yudisial","short_name","Peraturan KY","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Komisi Yudisial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Komisi Yudisial NO. 10, BN 2012 (1513): 8 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Komisi Yudisial TENTANG Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Pengganti UNdang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013. \n Uji kelayakan dan kepatutan adalah rangkaian kegiatan untuk menilai kualitas dan kepribadian calon hakim konstitusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013. \n Lampiran file: 8 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 8) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Yudisial ini mengatur tentang uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari uji kelayakan dan kepatutan adalah untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Proses pengajuan dan pengumuman nama-nama calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan/atau Presiden kepada Panel Ahli.
Tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang meliputi uji kualitas (pemahaman terhadap konstitusi dan ketatanegaraan), uji kepribadian (karakter, sensitivitas, sikap, stabilitas emosi, responsibilitas dan sosiabilitas), dan wawancara terbuka.
Pembentukan Panel Ahli dan Tim Teknis Uji Kualitas untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.
Proses rapat pleno Panel Ahli untuk menentukan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
Penyampaian hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada MA, DPR, dan/atau Presiden.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon hakim konstitusi, seperti surat pernyataan kesediaan, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah doktor, bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu tertentu.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan KY No. 3 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/275504/peraturan-ky-no-3-tahun-2014","ce1f35e7-b7f3-4a52-ba0e-92507491d53e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1513, 2013

JUDICIAL COMMISSION. Fit and Proper Test. Appropriateness.
Constitutional Justice. Candidate. Guidelines.

REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2013
CONCERNING
FIT AND PROPER TEST FOR CANDIDATE CONSTITUTIONAL JUSTICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n That to implement the provisions of Article 20 paragraph (2) of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2013 concerning the Second Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, it is necessary to stipulate a Regulation of the Judicial Commission concerning the Fit and Proper Test for Candidate Constitutional Justices; \n \n
In view of:	\n \n Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f43389f9-3199-44c6-af82-1971908e1102","actionData","errors"]