[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4290ab7-1e45-4325-939c-921e913eb5e0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021","number","20","year","2021","published_date","2021-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA/PRAJA/TARUNA SEKOLAH KEDINASAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 20, BN.2021/No.469, jdih.menpan.go.id : 13 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah \r\nmembutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai \r\nkompetensi yang spesifik di bidang pengelolaan keuangan \r\ndan kekayaan negara, statistisi, kepamongprajaan, \r\nkeamanan siber dan persandian, keimigrasian dan \r\npemasyarakatan, meteorologi, klimatologi dan geofisika, \r\nintelijen, serta transportasi;\r\nb. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil \r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan \r\nseleksi terhadap calon Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah \r\nKedinasan pada Kementerian/Lembaga;\r\nc. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur \r\nNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2020 \r\ntentang Penerimaan Mahasiswa dan Taruna Sekolah \r\nKedinasan Tahun 2020 sudah tidak relevan untuk \r\ndipergunakan pada tahun 2021 karena hanya \r\ndiperuntukan bagi seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada 6 \r\n(enam) Kementerian/Lembaga penyelenggara sekolah \r\nkedinasan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur\r\nNegara dan Reformasi Birokrasi tentang Seleksi \r\nPenerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan \r\npada Kementerian/Lembaga;\r\n \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang \r\nAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5494); \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)\r\nsebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan \r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 89);\r\n6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan \r\nAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);\r\n \n Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah \r\nKedinasan pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan secara \r\ntransparan, objektif, kompetitif, tidak diskriminatif, serta \r\nbebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme; Tahapan seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah \r\nKedinasan pada Kementerian/Lembaga; Pengumuman penerimaan; pendaftaran; Seleksi; Pengumuman kelulusan; Laporan hasil pelaksanaan seleksi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021. \n Mencabut Peraturan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerimaan \r\nMahasiswa dan Taruna Sekolah Kedinasan Tahun 2020\r\n(Berita negara Republik Indonesia Nomor 687 Tahun 2020) \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa dan Taruna Sekolah Kedinasan Tahun 2020 (Berita negara Republik Indonesia Nomor 687 Tahun 2020)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga. Latar belakangnya adalah kebutuhan Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah akan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, statistisi, kepamongprajaan, keamanan siber dan persandian, keimigrasian dan pemasyarakatan, meteorologi, klimatologi dan geofisika, intelijen, serta transportasi. Tujuan dari seleksi ini adalah untuk memperoleh PNS dari lulusan Sekolah Kedinasan yang memiliki karakteristik pribadi sebagai pelayan publik, kompetensi spesifik yang dibutuhkan, dan karakteristik sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, tidak diskriminatif, serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Tahapan seleksi meliputi pengumuman penerimaan, pendaftaran, seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), seleksi lanjutan, dan pengumuman akhir hasil seleksi. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal SSCASN BKN dan/atau portal Sekolah Kedinasan. SKD menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, terdiri dari Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD dan berperingkat terbaik sejumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan akan mengikuti seleksi lanjutan. Kementerian/Lembaga wajib menetapkan pedoman pelaksanaan seleksi lanjutan.

Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan afirmasi bagi pelamar dari daerah tertentu. PPK Kementerian/Lembaga mengusulkan kebutuhan/formasi kepada Menteri dan Kepala BKN setelah Mahasiswa/Praja/Taruna lulus pendidikan. Biaya penyelenggaraan seleksi diatur oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi kepada Menteri dan Kepala BKN.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","Permen PAN & RB No. 48 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa dan/atau Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2020","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143746/permen-pan-rb-no-48-tahun-2020","0c1d2272-481e-4031-b712-14181c82d8e8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

MINISTER
OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 2021
ON
SELECTION OF ADMISSION OF STUDENTS/PRAJA/CADETS OF OFFICIAL SCHOOLS
AT MINISTRIES/INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4290ab7-1e45-4325-939c-921e913eb5e0","actionData","errors"]