[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3a07a85-7e92-4bd2-880a-c1169bb3e0a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2024","number","46","year","2024","published_date","2024-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Keolahragaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keolahragaan
2024
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 46, LN 2024 (241), TLN (7001) : 89 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Keolahragaan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 32, Pasal 42, Pasal 72, Pasal 74, Pasal 84 ayat (4), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2022. \n PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan keolahragaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemerintah Pusat mempunyai tugas: 1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional; dan 2) mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan secara nasional. Sedangkan Pemerintah Daerah mempunyai tugas: 1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan; dan 2) mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 111 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 89; penjelasan hlm 90 sd 111) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Kebijakan ini mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, masyarakat, prestasi, amatir, profesional, dan penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan keolahragaan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaannya. Kebijakan ini juga mengatur pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk pembentukan dan pengembangan prasarana dan sarana olahraga, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pengawasan dalam penyelenggaraan keolahragaan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, komite Olahraga nasional Indonesia, induk Organisasi Olahraga Masyarakat, induk Organisasi Olahraga pelajar, induk Organisasi Olahraga mahasiswa, dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional lainnya harus melakukan penyesuaian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.","sanctions","1. Pembina Olahraga yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Pembina Olahraga yang merupakan pimpinan tertinggi Organisasi Olahraga dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian pemberian bantuan pendanaan dan/atau fasilitas lainnya.\n3. Pembina Olahraga Warga Negara Asing yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara kegiatan Olahraga yang dilakukan oleh yang bersangkutan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4737/pp-no-16-tahun-2007","845f6606-633c-42ef-8e5f-5c55a0c6c171","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 46 OF 2024
REGARDING
THE IMPLEMENTATION OF SPORTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 16, Article 32, Article 42, Article 72, Article 74, Article 84 paragraph (4), and Article 101 paragraph (4) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, it is necessary to stipulate a Government Regulation regarding the Implementation of Sports; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 11 of 2022 concerning Sports (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2022 Number 71, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6782); \n \n

DECIDES:

\n\n \n \n \n

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3a07a85-7e92-4bd2-880a-c1169bb3e0a6","actionData","errors"]