[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2835259-fed7-491b-971c-f3f0257a6523","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021","number","16","year","2021","published_date","2021-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
2021
Peraturan Menteri Agama NO. 16, BN 2021/NO. 925; https://jdih.kemenag.go.id/: 24 HLM
Peraturan Menteri Agama TENTANG Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal \r\n16 ayat (3), Pasal 32, Pasal 35 ayat (6), Pasal 39 ayat (5), dan \r\nPasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara \r\ndan Reformasi Birokasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan \r\nFungsional Penghulu, perlu menetapkan Peraturan Menteri \r\nAgama tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional \r\nPenghulu; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang \r\nPencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang \r\nPenetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 \r\nTahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk \r\ndi Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang \r\nPerkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang \r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974\r\ntentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6401);\r\n5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916); \r\n6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 17 Tahun 2O20 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang \r\nPenilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Agama (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 168);\r\n10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama\r\nKecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2016 Nomor 1252);\r\n11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);\r\n12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang \r\nJabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 597);\r\n13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun \r\n2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan \r\nFungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2020 Nomor 356) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 \r\nTahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan \r\nKepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang \r\nPetunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional \r\nPenghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 \r\nNomor 911);\r\n \n 1. ketentuan umum\r\n2. rincian kegiatan\r\n3. kompetensi\r\n4. Pengangkatan dalam jabatan\r\n5. Tata cara pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit\r\n6. kenaikan jabatan\r\n7 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021. \n 79 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan tugas bagi penghulu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tentang rincian kegiatan, standar kompetensi, uji kompetensi, pelatihan, dan pengembangan kompetensi bagi penghulu. Penghulu bertanggung jawab dalam pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penghulu dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi, dengan persyaratan tertentu termasuk uji kompetensi dan penilaian angka kredit. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit, serta kenaikan jabatan bagi penghulu.

","transitional_provisions","1. Perhitungan penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2008 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.\n2. Penghulu yang sudah melaksanakan tugas berdasarkan ayat (1), penetapan angka kredit paling lambat dilaksanakan pada April 2022.\n3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 mulai berlaku 1 Januari 2022.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2024","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297975/peraturan-menag-no-12-tahun-2024","c88392fb-d3fe-4147-b664-2d6ed6350e12","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[106],{"_97":107,"_99":100,"_36":101},"Peraturan Menag No. 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2021
on
TECHNICAL GUIDELINES FOR THE FUNCTIONAL POSITION OF PENGHULU

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 7 paragraph (4),
Article 16 paragraph (3), Article 32, Article 35 paragraph (6), Article 39 paragraph (5), and Article 47 of the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 9 of 2019 on the Functional Position of Penghulu, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Religious Affairs on Technical Guidelines for the Functional Position of Penghulu;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2835259-fed7-491b-971c-f3f0257a6523","actionData","errors"]