[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1c0c1ce-c84e-4a81-b5d6-58294a04877c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2011 Tahun 2011","number","PER.21/MEN/2011","year","2011","published_date","2011-08-12","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. PER.21/MEN/2011, BN.2011 No. 540, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur dan fungsi manajemen risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan menangani risiko secara efektif dan efisien, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko, serta mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Manfaatnya meliputi menghindarkan hal-hal yang tidak diharapkan dan memberikan perlindungan kepada unit kerja. Prinsip penerapan manajemen risiko meliputi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, berorientasi jangka panjang, dan mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya. Faktor keberhasilan penerapan manajemen risiko meliputi komitmen pimpinan, pihak yang bertanggung jawab, kesadaran pegawai, kebijakan manajemen risiko, metodologi yang menyeluruh, pelatihan, dan pemantauan yang terus menerus. Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan manajemen risiko, dibentuk Tim Penyelenggara Manajemen Risiko dan Satuan Tugas Manajemen Risiko Kementerian. Komite Manajemen Risiko Unit Eselon I juga dibentuk untuk melaksanakan manajemen risiko di unit kerja masing-masing. Strategi penerapan manajemen risiko meliputi penilaian dan pengendalian risiko, penyiapan sarana dan prasarana, integrasi manajemen risiko dalam perencanaan, dan pemantauan secara terus menerus. Proses manajemen risiko meliputi penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta monitoring dan reviu.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen KKP No. 10/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158533/permen-kkp-no-10permen-kp2016-tahun-2016","8ee02f22-f9ad-4e3a-b6e7-1d86a2d44d10","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PER.21/MEN/2011
ON
THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT WITHIN THE
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the internal control system
within the government, it is necessary to implement risk management
in order to create efficient and
effective governance;
that with the increasing complexity of government administration
in order to realize the credibility of financial statements,
the security of State assets, and compliance with the laws
and regulations within the Ministry of Marine Affairs
and Fisheries, it is necessary to implement risk management in
every decision making;
that based on the considerations as referred to in
letters a and b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1c0c1ce-c84e-4a81-b5d6-58294a04877c","actionData","errors"]