[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f19ff07a-e9bc-4f33-a00c-f0bb6ec15e65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-04-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan - air - tanah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2017/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa peruntukan air tanah ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keberlanjutan ketersediaan air tanah diperlukan pengelolaan air tanah yang diarahkan pada pemeliharaan dan pelestarian, Peraturan Daerah Jabar No. 5 Tahun 2008 tentang pengelolaan Air Tanah Jo. Peraturan Daerah Jabar No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Air Tanah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU RI No. 9 Tahun 2015; PP No 82 Tahun 2001; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2015. \n Peraturan Perda ini mengatur tentang Pengelolaan Air Tanah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Perencanaan; Konservasi; Penggunaan Air Tanah; Perizinan; Pemantauan dan Evaluasi; Sistem Informasi; Fasilitasi; Koordinasi; Kerja Sama; Peranserta Masyarakat; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Penegakan Hukum; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 dicabut. \n 28 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 41).\n2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 122).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan untuk mewujudkan keberlanjutan ketersediaan air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi perencanaan, pelaksanaan (konservasi dan penggunaan), perizinan, serta pemantauan dan evaluasi. Perencanaan pengelolaan air tanah ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu 5 tahun dan dilaksanakan pada wilayah cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah. Konservasi air tanah diselenggarakan untuk menjaga kelangsungan daya dukung, daya tampung, dan fungsi air tanah. Penggunaan air tanah diprioritaskan untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari, irigasi pertanian rakyat, dan pengusahaan air baku untuk sistem penyediaan air minum. Perizinan meliputi izin pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan air tanah secara terpadu dan berkelanjutan.","transitional_provisions","1. Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Penggunaan air tanah tanpa izin sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, wajib memproses izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 60 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administrasi, dan/atau sanksi administrasi lain.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Prov. Jawa Barat No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Air Tanah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/212969/perda-prov-jawa-barat-no-8-tahun-2012","09f98d91-5fba-40eb-bbc4-13b448685557",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"PERDA Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227871/perda-prov-jawa-barat-no-5-tahun-2008","c51c7db3-819e-49c8-b991-cd52a9384f7a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNOR OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST JAVA
NUMBER 1 OF 2017
on
GROUNDWATER MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the allocation of groundwater is intended for the welfare of the community, which in its utilization pays attention to social functions, the availability of surface water, the environment, and development interests;
that in order to realize the sustainability of groundwater availability, groundwater management is needed which is directed at maintaining and preserving groundwater basins;
that Regional Regulation of the Province of West Java Number 5 of 2008 on Groundwater Management jo. Regional Regulation of the Province of West Java Number 8 of 2012 on Amendments to Regional Regulation of the Province of West Java Number 5 of 2008 on Groundwater Management is no

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f19ff07a-e9bc-4f33-a00c-f0bb6ec15e65","actionData","errors"]