[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f19062db-a3d0-4777-a2f0-f332f358bcc4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-01-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Surat Izin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

siup
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai\r\nlegalitas usaha dibidang perdagangan, perlu diberikan\r\nkemudahan, keseragaman, dan ketertiban sehingga\r\ndapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;\r\nbahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna\r\nmendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan\r\npenyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha\r\nPerdagangan yang prima kepada dunia usaha;\r\nbahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan\r\nsebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi\r\nSurat Izin Usaha Perdagangan sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu diatur\r\nkembali; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/ PER/9/ 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2\r\nTahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8\r\nTahun 2010; \n Materi Pokok: Surat Izin Usaha Perdagangan; Penerbitan dan Pemberian SIUP; Masa Berlaku; Kewenangan dan Pembinaan; Dokumen Persyaratan, Tatacara Penerbitan Siup,\r\nPembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan,\r\nPerubahan,\r\nDan Penggantian Siup Yang Hilang Atau Rusak; Biaya Administrasi; Hak Dan Kewajiban Pemilik Siup; Pelaporan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Khusus; Ketentuan Peralihan; \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n MEncabut Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha\r\nPerdagangan; \n Jumlah Halaman : 16 HLM; Penjelasan: 3 halaman; Lampiran : 2 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Gunungkidul. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan, keseragaman, dan ketertiban dalam penerbitan SIUP sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi. Peraturan ini mengatur jenis-jenis SIUP (SIUP Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar) berdasarkan kekayaan bersih perusahaan, dengan batasan nilai yang berbeda untuk setiap kategori. Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan untuk perusahaan di luar sektor perdagangan, kantor cabang/perwakilan perusahaan, dan perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria tertentu, meskipun perusahaan mikro tetap dapat memperoleh SIUP Mikro jika dikehendaki.

Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur penerbitan SIUP, termasuk dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, serta jangka waktu penerbitan SIUP. SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun. Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pelayanan perizinan, yang harus berdasarkan rekomendasi dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. Peraturan ini juga mengatur tentang pelaporan pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan, perubahan data perusahaan, dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pemilik SIUP, termasuk kewajiban melaporkan kegiatan usaha dan melaporkan jika akan menutup perusahaan. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh Bupati atau Pejabat Penerbit SIUP.

","transitional_provisions","1. SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.","sanctions","1. Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang mengabaikan peringatan tertulis atau Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.\n3. Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 huruf b dan huruf c dan Pasal 22, dikanakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan","link","","revoked_by",[99],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"PERDA Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231809/perda-kab-gunungkidul-no-5-tahun-2022","af6863ac-215e-46a2-b0c2-f18a10d711e8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
(Official News of the Gunungkidul Regency Government)
Number : 3 Year: 2012 Series: E

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 3 OF 2012
ON
TRADING BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNGKIDUL,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the issuance of a Trading Business License as a business legality in the field of trade needs to be provided with convenience, uniformity, and order so that it can improve the smooth running of public service;
that in order to create a conducive business climate to encourage increased investment, it needs to be supported by the provision of excellent Trading Business License issuance services to the business world;
that the issuance of Trading Business Licenses as stipulated in Regional Regulation of Gunungkidul Regency Number 9 of 2003 concerning Trading Business License

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f19062db-a3d0-4777-a2f0-f332f358bcc4","actionData","errors"]