Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2022

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan kamus kompetensi teknis jabatan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan organisasi, khususnya pada sub urusan peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, dan pembinaan hukum nasional. Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020 diubah, termasuk perubahan kode kompetensi dan penambahan kompetensi baru. Perubahan ini mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis urgensi pembentukan peraturan, serta pengelolaan layanan dan sengketa kekayaan intelektual. Selain itu, terdapat penambahan kompetensi dalam pembinaan hukum nasional, seperti analisis dan evaluasi hukum, serta pengelolaan informasi hukum.