[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0e43938-2ab3-4027-89a2-cde1b028b67e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":86,"_88":89,"_96":97,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penerimaan Donasi Kepada Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 18 Tahun 2005","number","18","year","2005","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Penerimaan Donasi Kepada Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

donasi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerimaan Donasi Kepada Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam upaya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat\r\ndalam pembangunan, dan sebagai upaya peningkatan Pendapatan\r\nAsli Daerah (PAD) maka dipandang perlu menarik sumbangan dari\r\npihak ketiga dengan memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 \r\n3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros\r\n \n PENERIMAAN DONASI KEPADA DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1992 Nomor 5 Seri D tentang penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerimaan donasi kepada Daerah Kabupaten Maros sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Donasi dapat berupa uang atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setiap unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dapat menyelenggarakan donasi sesuai bidang tugasnya, dan hasil penerimaan donasi disetorkan ke Kas Daerah. Donasi yang sifatnya insidentil diberikan tanda terima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan donasi permanen diberikan resi/karcis. Besaran donasi untuk jenis-jenis tertentu seperti penumpang pesawat udara, kayu olahan, industri semen, dan pengusaha jasa konstruksi telah ditetapkan. Tata cara pelaksanaan penerimaan donasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Hasil penerimaan donasi dimasukkan ke dalam APBD pada pos pendapatan asli daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[90],{"_91":92,"_93":94,"_36":95},"text","Perda Kab. Maros No. 3 Tahun 1992 tentang PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340090/perda-kab-maros-no-3-tahun-1992","1a84e07e-42ef-4ccb-abc9-36d49661994f","revoked_by",[98],{"_91":99,"_93":100,"_36":101},"PERDA Kab. Maros No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/48295/perda-kab-maros-no-1-tahun-2012","a32fe59b-9246-45ec-8a01-debe57d02148","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 18 OF 2005
CONCERNING
ACCEPTANCE OF DONATIONS TO THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in an effort to increase the role and participation of the community
in development, and as an effort to increase Regional Original Revenue
(PAD), it is deemed necessary to collect contributions from
third parties by taking into account the economic conditions of the community.
that to fulfill the above intentions, it is deemed necessary
to stipulate it by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment
of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of 1959
Number 74, Supplement to the State Gazette Number 1822);
Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of
Civil Servants (State Gazette of 1974 Number 55,
Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0e43938-2ab3-4027-89a2-cde1b028b67e","actionData","errors"]