[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f095a8c0-0f7b-4164-8fe9-9c99b8e14292","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2000","number","6","year","2000","published_date","2000-07-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pencabutan
2000
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 6, https://jdih.setkab.go.id :2
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan kegiatan upacara pengibaran Bendera Merah Putih yang dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulan oleh Instansi Pemerintah, Bank-bank Pemerintah dan Badan-badan Usaha Milik Negara baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, lebih menunjukkan kegiatan rutin dan cenderung kurang bermanfaat; \n Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. \n Inpres ini berisi tentang meniadakan kegiatan upacara pengibaran\r\nBendera Merah Putih pada tanggal 17 setiap bulan di lingkungan masing-masing. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2000. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Instruksi Presiden ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 setiap bulan oleh instansi pemerintah, bank-bank pemerintah, dan badan usaha milik negara lebih menunjukkan kegiatan rutin yang kurang bermanfaat. Tujuan dari upacara tersebut untuk memelihara dan meningkatkan rasa kesadaran nasional, tanggung jawab pengabdian, persatuan, dan disiplin di kalangan pegawai dirasakan tidak mencapai hasil maksimal.

Ketentuan Substansial

Instruksi ini mengatur bahwa, kecuali pada Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 setiap bulan ditiadakan di lingkungan masing-masing instansi pemerintah, bank pemerintah, dan badan usaha milik negara. Instruksi ini berlaku bagi para menteri, jaksa agung, gubernur, sekretaris jenderal lembaga tertinggi/tinggi negara, kepala/pimpinan lembaga pemerintah non/departemen, serta pimpinan bank pemerintah dan badan usaha milik negara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","Inpres No. 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/285857/inpres-no-14-tahun-1981","921dc235-a560-4be8-b0bd-cfaa46b70edd","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2000
on
REVOCATION OF PRESIDENTIAL INSTRUCTION NUMBER 14 OF 1981 on
IMPLEMENTATION OF THE RED AND WHITE FLAG RAISING CEREMONY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the implementation of the Red and White Flag raising ceremony activities carried out on the 17th of each month by Government Agencies, Government Banks and State-Owned Enterprises, both at the Central and Regional Levels, shows more routine activities and tends to be less useful;
that the aim to maintain and increase the sense of national awareness, responsibility of service, unity and discipline among employees through Flag Ceremony activities as referred to in letter a, is felt not to achieve maximum results;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is deemed necessary to revoke Presidential Instruction Number 14 of 1981 on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f095a8c0-0f7b-4164-8fe9-9c99b8e14292","actionData","errors"]