[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f079270d-e4bc-4012-b65c-633fa5eeaa0b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_108":109,"_110":111,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019","number","14","year","2019","published_date","2019-10-01","effective_date","2019-10-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pekerja Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pekerja Sosial
2019
Undang-undang (UU) NO. 14, LN.2019/NO.182, TLN NO.6397, JDIH.SETNEG.GO.ID : 29 HLM.
Undang-undang (UU) TENTANG Pekerja Sosial
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal dan terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu permasalahan kesejahteraan sosial perlu ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial. \n Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Undang-Undang tentang Pekerja Sosial mengatur mengenai pertama, Praktik Pekerjaan Sosial; kedua, standar Praktik Pekerjaan Sosial; ketiga, Pendidikan Profesi Pekerja Sosial; keempat, Registrasi dan izin praktik; kelima, hak dan kewajiban Pekerja Sosial dan Klien; keenam, Organisasi Pekerja Sosial sebagai wadah aspirasi Pekerja Sosial; ketujuh, Dewan Kehormatan Kode Etik yang dibentuk oleh Organisasi Pekerja Sosial; kedelapan tugas dan wewenang Pemerintah\r\nPusat dan Pemerintah Daerah; dan kesembilan, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai dengan ayat (6).","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini dibentuk untuk mengatur pekerja sosial secara komprehensif guna meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah disfungsi sosial, memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Pekerja sosial harus memiliki sertifikat kompetensi dan terdaftar secara resmi. Praktik pekerjaan sosial meliputi pencegahan disfungsi sosial, pelindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengembangan sosial. Pekerja sosial wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Pekerja Sosial (SIPPS) untuk menjalankan praktiknya. Pendidikan profesi pekerja sosial harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi terkait.","transitional_provisions","1. Pekerja Sosial yang merupakan kelompok jabatan fungsional sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui sebagai Pekerja Sosial. 2. Pekerja sosial profesional yang telah melakukan pelayanan sosial tetapi belum mengikuti Uji Kompetensi, masih diberikan kewenangan melakukan pelayanan sosial untuk jangka waktu paling lama 5 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. 3. Pekerja sosial profesional yang belum tersertifikasi, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial yang telah melakukan pelayanan sosial diakui sebagai Pekerja Sosial setelah lulus Uji Kompetensi. 4. Rekognisi pembelajaran lampau dilakukan dengan ketentuan bahwa setiap orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam pelayanan sosial tetapi tidak berlatar belakang pendidikan sarjana kesejahteraan sosial atau sarjana terapan pekerjaan sosial harus mengikuti pendidikan profesi Pekerja Sosial.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kode etik Pekerja Sosial dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan sementara STR, dan/atau pencabutan STR.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan SosialPada saat Undang-Undang 14/2019 ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009","01be48a7-9361-4076-818f-accd1f52df07","revoked_by",[],"partially_revokes",[106],{"_97":107,"_99":100,"_36":101},"Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009","partially_revoked_by",[],"amends",[112],{"_97":107,"_99":100,"_36":101},"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
No. 182, 2019

SOCIAL WELFARE. Social Worker. (Explanation in Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6397)

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2019
CONCERNING
SOCIAL WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the state is responsible for protecting the entire nation, promoting public welfare, and realizing social justice for all Indonesian people, which is carried out through the provision of social welfare;
that the implementation of social welfare is currently not optimal and there are social changes in society that have an impact on increasing the number and complexity of social welfare problems;
that social welfare problems need to be addressed through professional, planned, integrated, high-quality, and sustainable social work practices to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f079270d-e4bc-4012-b65c-633fa5eeaa0b","actionData","errors"]