[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f06cfc70-aba3-47a3-8e76-3f10adcb2bd9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-12-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penertiban-pengendalian
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:	\n \n kawasan hutan di provinsi lampung mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi, untuk itu diperlukan penertiban dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat \n 1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945\r\n2. undang-undang nomor 5 tahun 1960\r\n3. undang-undang nomor 14 tahun 1964\r\n4. undang-undang nomor 41 tahun 1999\r\n5. undang-undang nomor 7 tahun 2004\r\n6. undang-undang nomor 33 tahun 2004\r\n7. undang-undang nomor 26 tahun 2007\r\n8. undang-undang nomor 32 tahun 2009\r\n9. undang-undang nomor 12 tahun 2011\r\n10. undang-undang nomor 23 tahun 2014\r\n11. peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2004\r\n12. peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004\r\n13. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007\r\n14. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007\r\n15. peraturan pemeirntah nomor 76 tahun 2008\r\n16. peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008\r\n17. peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2010\r\n18. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012\r\n19. keputusan menteri kehutanan nomor 215/Menhut-II/2004\r\n20. keputusan menteri kehutanan nomor 394/Menhut-II/2004\r\n21. peraturan lingkungan hidup dan kehutanan RI nomor P.12/menlhk-II/2015\r\n22. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007\r\n23. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009\r\n24. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2010\r\n25. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 \n peraturan daerah ini memutuskan tentang penerbitan dan pengendalian hutan produksi di provinsi lampung \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung bertujuan untuk mencapai keseimbangan hutan sesuai fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial. Hal ini dilakukan melalui penertiban kawasan hutan yang meliputi penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan, serta penataan kembali hutan produksi dengan skoring ulang untuk menyesuaikan dengan kriteria kawasan budidaya dan kawasan lindung. Rencana pengelolaan kawasan hutan disusun berdasarkan hasil tata hutan dan memperhatikan Rencana Kehutanan Nasional. Pemanfaatan kawasan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, tanpa merubah fungsi hutan. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan melalui monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Penebangan pada hutan produksi dilarang dilakukan pada tanaman yang belum mencapai umur masak tebang atau di daerah yang berkriteria kawasan lindung. Pengelola kawasan hutan diwajibkan membuat program dan melaksanakan percepatan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang kritis. Perlindungan kawasan hutan meliputi kegiatan pengamanan kawasan hutan baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pemegang Izin pemanfaatan kawasan hutan. Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan hutan agar sifat, karakteristik tidak berubah fungsinya. Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat baik pengelola kawasan hutan maupun masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian kawasan hutan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Perbuatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan dan ekosisternnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Prov. Lampung No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan hutan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298551/perda-prov-lampung-no-6-tahun-2022","36636b37-5b86-47df-b5b2-8cedb7820709","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
CONTROL AND SUPERVISION OF FOREST AREAS IN LAMPUNG PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

Considering:

that Forest areas in Lampung Province have conservation, protection and production functions, for which control and supervision of forest area management are needed to obtain optimal benefits for the welfare of the community;
that damage to forest areas in Lampung Province can cause erosion and natural disasters in the form of floods, droughts and landslides in several Regencies and Cities in the Watershed area located in Lampung Province;
that in accordance with the mandate of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry as amended by Law Number 19 of 2004, the area of forest area is set at a minimum of 30% of the land area, where every year there is a condition of forest area in Lampung Province experiencing a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f06cfc70-aba3-47a3-8e76-3f10adcb2bd9","actionData","errors"]