[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f054ee62-f8d5-41ce-ae5f-07bee346eca4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-01-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-sampah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola\r\nkonsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume,\r\njenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;\r\nb. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan\r\nmetode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan\r\nlingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap\r\nkesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak\r\nmendukung pembangunan Daerah yang berkelanjutan;\r\nc. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah\r\nsebagai wilayah yang sehat, asri dan bersih dari sampah,\r\nmaka pengelolaan sampah harus dilakukan secara\r\nkomprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan\r\nmanfaat secara ekonomi, aman bagi lingkungan, dan dapat\r\nmengubah perilaku masyarakat;\r\nd. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor\r\n18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan\r\nSampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenih Sampah Rumah\r\nTangga, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan\r\nuntuk menetapkan kebijakan dan strategis Daerah dalam\r\npengelolaan sampah di Jawa Tengah;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah\r\nDi Jawa Tengah; \n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun\r\n2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun\r\n2010 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah regional, penyelenggaraan pengelolaan sampah di kabupaten/kota, perizinan, kompensasi, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, kerja sama, peran masyarakat, larangan, penyelesaian sengketa, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2014. \n 41 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi pembatasan, pemanfaatan kembali, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjadikan sampah sebagai sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah regional dan lokal. Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah regional yang baik dan berwawasan lingkungan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, serta memfasilitasi upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota, serta menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat, produsen, dan pengelola kawasan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Produsen wajib mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya, serta mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengelola kawasan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.","transitional_provisions","sanctions","1. Gubernur dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah regional yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, paksaan pemerintahan, dan/atau uang paksa.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 55 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Jawa Tengah No. 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/262586/perda-prov-jawa-tengah-no-4-tahun-2023","2eafdd78-60d6-4c1c-93c5-286edfc3eb32","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA
NUMBER 3 OF 2014
on
WASTE MANAGEMENT IN CENTRAL JAVA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Considering:

that the increase in population and changes in community consumption patterns have resulted in an increase in the volume, type, and characteristics of increasingly diverse waste;
that waste management has not been in accordance with environmentally sound waste management methods and techniques, thereby creating negative impacts on public health and the environment and not supporting sustainable Regional development;
that in order to realize the Province of Central Java as a healthy, beautiful and clean area from waste, waste management must be carried out comprehensively and integrated from upstream to downstream in order to provide economic benefits, be safe for the environment, and can change people's behavior;
that with the enactment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f054ee62-f8d5-41ce-ae5f-07bee346eca4","actionData","errors"]