[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efa5a0da-82ee-487a-8bf2-c73b245269db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan keuangan daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/NOMOR.4 ; https://jdih.jatengprov.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan \r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancanagan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2024. \n Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 dicabut. \n 118 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah dan informasi keuangan daerah.\n\nLatar belakang dari kebijakan ini adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini juga menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n- **Pembagian Kewenangan:** Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada pejabat perangkat daerah, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD.\n- **Ruang Lingkup Kegiatan:** Peraturan ini mengatur seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan APBD, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.\n- **Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:**\n - Kewajiban bagi PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran untuk menyelenggarakan penatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan.\n - Kewajiban penyampaian laporan keuangan oleh SKPD kepada Gubernur.\n - Kewajiban penyediaan informasi keuangan daerah oleh Gubernur kepada masyarakat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Gubernur yang melakukan pungutan di luar yang diatur dalam Undang-Undang dikenai sanksi administratif.\n2. Gubernur yang tidak mengumumkan Informasi Keuangan Daerah dikenai sanksi administratif.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Prov. Jawa Tengah No. 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/223970/perda-prov-jawa-tengah-no-1-tahun-2008","0bdf659a-bd95-457d-91f5-fb0b81222335","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 4 OF 2024
ABOUT
MANAGEMENT OF REGIONAL FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 100 of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning the Management of Regional Finance, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Regional Finance;

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 28 of 1999 concerning State Administrators Who are Free And Clean From Corruption, Collusion And Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851);
Law Number 17 of 2003 concerning State Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 47, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efa5a0da-82ee-487a-8bf2-c73b245269db","actionData","errors"]