[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef7ae419-1571-459f-b66e-3486bdd8f7fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_130":131},"title","Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum","short_title","Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2009","number","49","year","2009","published_date","2009-10-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peradilan umum - perubahan kedua
2009
Undang-undang (UU) NO. 49, LN. 2009/ No.158, TLN NO. 5077, LL SETNEG : 19 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
ABSTRAK:	\n \n Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1986, dan UU No. 48 Tahun 2009. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Peradilan Umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan ekstenal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009. \n Undang-Undang ini mengubah UU No. 2 Tahun 1986. \n Lampiran file: 28 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 19 dan penjelasan hlm 20 sd 28) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat prinsip kemandirian peradilan dan integritas hakim dengan menyesuaikan ketentuan yang ada terhadap perkembangan hukum dan ketatanegaraan. Perubahan ini meliputi penguatan pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, memperketat persyaratan pengangkatan hakim, dan pengaturan pengadilan khusus serta hakim ad hoc. Selain itu, diatur pula mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim, kesejahteraan hakim, transparansi putusan, dan biaya perkara. Bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu juga diatur, serta pembentukan Majelis Kehormatan Hakim untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan biaya perkara dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.\n2. Ketua pengadilan yang tidak menyampaikan salinan putusan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46874/uu-no-2-tahun-1986","c8fa4da7-0a37-42ed-8b08-72d10d53a806","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[124],{"_125":126,"_109":127,"_128":129},"nomor_putusan","43/PUU-XIII/2015","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/44/43_PUU-XIII_2015.pdf","teks","a. Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sepanjang kata \"bersama\" dan frasa \"dan Komisi Yudisial\" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.\r\nb. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum selengkapnya berbunyi \"Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung\", selengkapnya berbunyi \"Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung.\"","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 49 OF 2009
on
SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 2 OF 1986
ON GENERAL COURTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the judicial power is an independent power to administer justice in order to uphold law and justice so that it is necessary to realize a clean and authoritative judicial institution in fulfilling the sense of justice in society;
that Law Number 2 of 1986 on General Courts as amended by Law Number 8 of 2004 on Amendments to Law Number 2 of 1986 on General Courts is no longer in accordance with the development of community legal needs and constitutional law according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Law on the Second Amendment to Law Number 2 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef7ae419-1571-459f-b66e-3486bdd8f7fc","actionData","errors"]